Tambelopapua.com – Kantor Perwakilan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, mengikuti sosialisasi perundang-undangan yang di lakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika pada Selala, (31/05/2022) lalu.
Perwakilan pegawai kemenkumham yakni Ruben Samai, menyampaikan mengikuti sosialisasi tersebut untuk menjaga materi dalam sosialisasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang undang sehingga fungsi harmonisasi tetap terjaga.
Ruben Samai juga menyampaikan kehadiran kemenkumham sendiri dalam kegiatan sosialisasi ini,Untuk menjaga teknik penyusunan juga Kewenangan pemerintah daerah. itu yang menjadi perhatian juga bagi dinas tenaga kerja kabupaten mimika ucapnya.
Sebelum di tetapkan kedepannya aturan perundang undangan ini, ia juga memberikan apresiasi terhadap masukan dan saran dari beberapa peserta sosialisasi yang sangat baik.
Ia berkata, kegiatan ini tidak boleh terputus dikarenakan orang asli Papua harus mendapatkan perhatian khusus, terutama di bidang tenaga kerja.
Lanjut Ruben, kita punya perdasi no 4 tahun 2013 namun masih perlu di dukung dengan Peraturan daerah di kabupaten/kota untuk mendukung kondisi di kabupaten itu sendiri.
Kanwil kemenkumham sendiri berharap sosialisasi ini dapat menjangkau hingga ke masyarakat, juga kedepannya sosialisasi ini harus di lakukan secara terbuka baik di lakukan oleh Disnaker kabupaten mimika. Ia berkata bagian hukum punya tanggung jawab untuk melakukan sosialisasi terhadap Setiap produk hukum daerah yang di lahirkan di daerah.
Ia berharap kedepannya DPRD kabupaten mimika yang membidangi ketenagakerjaan juga bisa melakukan hal yang sama. Dengan turun lapangan untuk mensosialisasi kan secara terbuka hal hal yang menyangkut bidang tenaga kerja di kabupaten.
Diketahui kegiatan sosialisasi ini di lakukan oleh dinas tenaga kerja kabupaten mimika, yang di buka secara resmi oleh bupati kabupaten mimika. yang mewakili assisten satu bidang pemerintahan Yulianus sasarari juga bersama sama kepala disnakertrans kabupaten mimika dan perwakilan kemenkumham kantor wilayah jayapura provinsi Papua.
