TIMIKA |Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Mimika, Salahudin Renyaan mengungkapkan, politik uang merusak demokrasi bangsa sehingga pada Pilkada 2024 pihaknya akan berupaya mencegah terjadinya politik uang di Kabupaten Mimika.
“Pilkada 2024 ini harus bebas dari money politic sehingga pesta demokrasi yang berlangsung pada 27 November 2024 ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar berkualitas, mmapu memberikan kontribusi besar pada pembangunan di Kabupaten Mimika,” ungkap Salahudin saat podcast di Studio JMSI Kabupaten Mimika yang disiarkan langsung melalui yotube pada Selasa (2/8/2024).
Untuk memastikan Pilkada 2024 bebas politik uang, bawaslu segera mendirikan Kampung Anti Politik Uang di kawasan kampung Kwamki Narama.
Tujuan kami menginformasikan kepada seluruh warga Mimika bahwa prinsip demokrasi atau pemilu yang sebenarnya adalah pemilu yang benar-benar meninggikan harkat dan martabat masyarakat sehingga prinsip demokrasi dapat terlaksana meskipun Kabupaten Mimika seperti harapan masyarakat mimika. Menurutnya Pemilu bisa sukses jika ada pengawasan dari masyarakat.
“Kami harap masyarakat bersama Bawaslu megawasi seluruh rangkaian tahapan Pilkada 2024,” ucap Salahudin.
Istilah politik uang, lanjut dia, dimaksudkan sebagai praktek pembelian suara pemilih oleh peserta Pemilu, maupun oleh tim sukses, baik yang resmi maupun tidak, biasanya sebelum pemungutan suara dilakukan.
Dengan politik uang, pemilih kehilangan otonominya untuk memilih kandidat pejabat publik melalui pertimbangan rasional, seperti rekam jejak, kinerja, program maupun janji kampanye karena memilih kandidat hanya karena pemberian uang belaka.
“Jadi saya sangat berharap seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika membantu melalukan pengawasan, agar Pilkada serentak 2024 ini bisa menghasilkan pemimpim yang jujur dan siap bekerja untuk membangun Kabupaten Mimika,” ucapnya.(humasjmsi)
