Mariamus Maknaipeku Wakil Ketua I Lemasko.(FOTO:Rayar)
TIMIKA – Wakil Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) Bidang Hubungan Pemerintah dan Masyarakat, Marianus Maknaipeku, menilai kritik dan desakan audit yang dilayangkan Anggota DPD RI, Finsen Mayor, terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) termasuk Papua Tengah sebagai sebuah kewajaran dalam berorganisasi.
Menurut Marianus, kritik tersebut tidak perlu ditanggapi dengan bantahan yang berlebihan, melainkan harus dipandang sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kinerja lembaga kultural tersebut.
“Apa yang disampaikan Adinda Finsen Mayor itu wajar saja. Itu adalah kritikan yang bagus dan harus dilihat sebagai teguran agar MRP Papua Tengah bekerja lebih maksimal lagi sesuai dengan tupoksinya,” ujar Marianus di Mimika, Sabtu (28/3/2026).
Marianus menekankan bahwa wajar jika muncul desakan evaluasi apabila masyarakat adat merasa belum merasakan dampak nyata dari keberadaan MRP. Ia mencontohkan persoalan batas wilayah adat dan sengketa tanah yang hingga kini masih menjadi keluhan utama warga di tingkat kampung.
“Wajar jika ada kritik kalau masalah mendasar seperti batas wilayah pasca-pemekaran belum tersentuh. MRP seharusnya hadir untuk meluruskan sejarah dan melindungi hak adat kami, sehingga masyarakat merasa benar-benar diwakili,” tegasnya.
Terkait desakan audit anggaran oleh BPK RI, Marianus memandangnya sebagai prosedur yang lumrah untuk memastikan dana Otonomi Khusus (Otsus) tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa anggaran yang besar membawa tanggung jawab yang besar pula terhadap masyarakat adat di Papua Tengah.
“Anggaran itu amanah undang-undang untuk rakyat. Jadi, kalau ada permintaan audit, itu hal yang biasa agar semuanya transparan. Ini justru momentum bagi MRP untuk menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan jujur dan terbuka,” tambah Marianus.
Menutup keterangannya, Marianus berharap MRP Papua Tengah lebih aktif menjalin komunikasi dengan lembaga adat formal di daerah, seperti Lemasko, Lemasa. Sinergi ini dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil sinkron dengan kebutuhan nyata masyarakat adat di lapangan.
“Kami ingin MRP sukses menjalankan perannya. Kritik ini adalah alarm agar mereka lebih sering turun ke lapangan, melihat kondisi riil, dan tidak hanya fokus pada urusan formalitas semata,” pungkasnya.
