Mendagri Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Inklusif dan Kolaborasi dalam Merawat Toleransi di Indonesia

MIMIKA, TAMBELOPAPAU.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa upaya merawat toleransi dan keberagaman merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis Mendagri yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, dalam kegiatan Konferensi Kota Toleran II Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).

Dalam sambutan tersebut, Mendagri menilai penyelenggaraan Konferensi Kota Toleran di Mimika memiliki nilai strategis bagi penguatan persatuan nasional. Forum ini tidak sekadar menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga momentum konsolidasi untuk memastikan setiap warga negara memperoleh hak, perlindungan, dan kesempatan yang setara tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan.

Menurut Mendagri, Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman etnis, bahasa, budaya, dan agama yang dipersatukan melalui Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu, keberagaman harus ditempatkan sebagai kekuatan bangsa, bukan menjadi alasan munculnya perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, upaya membangun kehidupan yang toleran saat ini menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya masih adanya sikap intoleransi, prasangka dan eksklusivisme antarkelompok, meningkatnya polarisasi sosial berbasis identitas maupun pilihan politik, serta penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui media sosial.

Selain itu, kesenjangan sosial, perebutan sumber daya, hingga belum optimalnya integrasi nilai-nilai inklusivitas dalam kebijakan publik juga berpotensi memicu ketegangan dan konflik di tengah masyarakat.

Untuk itu, Mendagri mengingatkan bahwa penguatan toleransi harus didukung landasan hukum yang jelas. Pemerintah telah memiliki sejumlah regulasi sebagai pedoman dalam menjamin kebebasan beragama dan melindungi hak-hak warga negara, di antaranya UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 29, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Regulasi tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawab menjaga kerukunan, sekaligus memberikan kepastian bagi kepala daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah dan menangani potensi konflik sosial.

Lebih lanjut, Mendagri mendorong kepala daerah agar tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam melahirkan inovasi dan prakarsa lokal untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

Pendekatan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) dinilai penting karena upaya merawat toleransi harus bertumpu pada kondisi sosial, karakteristik budaya, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah.

Dalam konteks tersebut, pengalaman sejumlah daerah, termasuk Kota Kupang, serta komunikasi dan pendekatan yang dilakukan Bupati Mimika, menjadi contoh penting bahwa penyelesaian persoalan intoleransi membutuhkan kepemimpinan yang terbuka, komunikasi efektif, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Mendagri juga menekankan pentingnya memperkuat peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam membangun dialog dan menjaga keharmonisan sosial.

Pemerintah daerah pun didorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas ke dalam setiap kebijakan publik maupun program pembangunan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh masyarakat.

Menutup sambutannya, Mendagri mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan Indonesia tidak semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur fisik. Lebih dari itu, kekuatan bangsa juga ditentukan oleh kemampuan membangun dan menjaga infrastruktur sosial yang kokoh, yakni persatuan, kepercayaan, solidaritas, dan kerukunan di tengah keberagaman.

Toleransi sejati, sebagaimana ditekankan dalam sambutan tersebut, adalah ketika setiap perbedaan dihormati dan setiap warga negara memiliki hak, perlindungan, serta kesempatan yang sama untuk hidup aman, damai, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Red)

You cannot copy content of this page