NEWS  

Paripuran III Masa Sidang II Tentang Tanggapan Pemkab Mimika Terhadap DPRD

TIMIKA| Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah melalui Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM memberikan jawaban tentang adanya pertanyaan dari sejumlah fraks-fraksi di DPRD Kabupaten Mimika, pada Rapat Paripurna III, Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika yang dilaksanakan di Ruang Sidang Kantor DPRD Mimika, pada Selasa (2/7/2024) malam tadi.Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam jawabannya menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Golkar pada sidang Paripurna DPRD Mimika , pada Selasa (2/7/2024) malam mengatakan, berkaitan dengan penyusunan APBD induk Tahun anggaran 2023 sebesar Rp 5.119.288.950.400 dan pada APBD Perubahan 2023 naik sebesar Rp 7.197.481.873.864, dimana pendapatan lebih kecil dari pada belanja daerah.

“Berkaitan dengan pertanyaan Fraksi, dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan APBD 20223 sebesar Rp 6.052.755.632.529,33 atau sebesar 102,12 persen, sementara Belanja Daerah dianggarkan senilai Rp 7.197.481.873.864. Untuk menutupi belanja daerah dialokasikan dari dana Silpa tahun 2022 sebesar Rp 1.270.330.267.603. Hal ini sekaligus menjawab pandangan padangan umum Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Perindo,”jelas Plt Bupati Mimika Johannes Rettob dalam siding Paripurna DPRD Mimika tentang Jawaban Pemerintah Daerah, pada, Selasa (2/7/2024) malam tadi.

Terkait Sarana dan prasarana air bersih dalam kota Timika yang dipertanyakan oleh Fraksi Golkar, Plt Bupati Johannes Rettob  bahwa Engineering Estimate (EE) berdasarkan review tahun 2014, sebesar Rp 37.297.600.000, pelaksanaan fisik dari tahun 2012-2022 dianggarkan senilai Rp 111.253.430.097.

“Pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp 60.695.320.000, sehingga totalnya adalah Rp 172.932.045.097. Pada tahun 2022 dilakukan review design dengan nilai Rp 510.342.605.825, pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp 70.000.000.000 . Sehingga masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp 265.000.000.000  untuk 50.000 sambungan rumah. Diharapkan tahun ini dapat mengairi rumah-rumah yang dipasangi sambungan rumah (SR), progresnya telah mencapai 33,89 persen, Hal ini sekaligus menjawab pandangan dari fraksi Perindo pada poin 8,”ungkapnya.

Sedangkan pandangan umum  dari Fraksi Partai Nasdem terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil audit BPK RI atas Pertanggungjawaban keuangan daerah dimana masih ada sekityar 700 an rekomendasi BPK RI, Plt Bupati Johannes Rettob menegaskan, bahwa pencapaian opini WTP atas Laporan Keuangan BPK Sembilan kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari seluruh aparatur Pemda dalam mengelola keuangan dan asset daerah secara transparan dan akuntabel.

“Pencapaian WTP karena telah memenuhi kriteria, yaitu adanya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), Kecukupan Pengungkapan Data, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern,”ungkap JR.

Sementara pandangan Fraksi PDI Perjuangan terkait rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Derah kabupaten Mimika yang masih banyak, menurut Plt Bupati Mimika bahwa rekomendasi tersebut berupa saan dan kelengkapan administrasi yang tidak sesuai akan segera ditindak lanjuti.

“Terkait kebijakan anggaran guna membangun infrastruktur di dua wilayah yang rencana akan dimekarkan, telah dilaksanakan pembangunan jalan Poros Distrik Agimuga, Jalan Poros Distrik Mimika Barat, pembanginan Jembatan dekay kantor Distrik Mimika Barat, Pembangunan Air Payau menjadi air bersih, dan pembangunan rumah sederhan sehat,”ucap JR.

Sedangkan terkait pandangan umum fraksi Gerindra terkait peningkatan kesehatan dan gizi, kata Plt Bupati Johannes Rettob bahwa pemerintah telah membangun tambahan puskesmas .

“Dibidang pendidikan pemerintah telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta jaminan sosial berupa pemberian jaminan social untuk masyarakat miskin rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan,”katanya.

Sementara terkait pandangan umum dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kata John Rettob, atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi PKB, atas evaluasi kinerja pemerintah daerah dan komunikasi yang harmonis antar lembaga legislative dan eksekutif agar lebih ditingkatkan lagi.

Dan untuk pandangan umum fraksi Demokrat terkait saran dan masukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan potensi wilayah, realisasi dividen, pengawasan penggunaan dana belanja operasional dan modal, kata  Plt Bupati Johannes Rettob akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Terkait potensi Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemerintah berusaha untuk menggali potensi-potensi pendapatan di berbagai sector,”janji John Rettob.

Sedangkan terkait pandangan dari fraksi Demokrat, terkait pembangunan beberapa kantor OPD-OPD yang representative untuk pelayanan kepada masyarakata, dikarenakan kantor yang ada saat ini sudah tidak memadai.

“Terkait penyempitan drainase dan sungai dalam kota serta pendangkalan dikarenakan pembangunan perumahan masyarakat yang mengambil badan sungai, sehingga perlu adanya penegakan pelaksanaan Perda tentang aturan membangun pada daerah aliran sungai (DAS) dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan,”sebut John Rettob.

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob sebelum mengakhiri Jawaban Pemerintah pada Paripurna III Masa Sidang II tersebut, membalas pantun yang disampaikan oleh Saleh Alhamdi dari Fraksi PKB pada Paripurna II Masa Sidang II, “Legislatif dan Eksekutif Harus Serasi, Saling Menghargai sesuai porsi, LKPJ dan PP APBD telah dibahas bersama, Semoga Mimika Semakin Berjaya”.

You cannot copy content of this page