NEWS  

Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kab.Mimika LKPJ PP APBD Ta.2023 Kabupaten Mimika

TIMIKA| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menyampaikan Pandangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten Mimika Dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Mimika terhadap Laporan Rancangan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) kabupaten Mimika Tahun anggaran 2023, dengan berbagai saran, pendapat bahkan kritikan  pada, Selasa (2/7/2024).

Fraksi-fraksi tersebut diantaranya, Fraksi Golongan Karya (F-Golkar) disampaikan oleh Ketua Fraksinya Mariunus Tandiseno,S.Sos,M.Si, Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem) disampaikan juga oleh Ketua Fraksinya, Anton Pali,SH, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) yang disampaikan oleh Thobias Albert Maturbongs, Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) oleh Tanzil Azharie,SE, Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-PKB) oleh Saleh Alhamdi,Fraksi Parsatuan Indonesia (F-Perindo) oleh Ketua Fraksinya Alousius Paerong,ST, dan Fraksi Demokrat (F-Demokrat) yang disampaikan oleh Ketua Fraksinya, Ancelina Beanal.

Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika Tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, dipimpin oleh Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme,S.AB, Ketua Anton Bukaleng,S.Sos,M.Si dan Wakil ketua II, Yohanis Felix Helyanan,SE.

Sementara pemerintah daerah dihadiri langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob,S.Sos,MM, Pj Sekda Mimika, Ida Wahyuni,S.SSTP, para pimpinan Forkopimda Mimika, Pimpina  Parpol dan para undangan lainnya.

Tujuh fraksi di DPRD Mimika dalam pandangan umum fraksinya, sebagian menyampaikan pertanyaan, saran, usulan maupun kritikan serta apresiasi terhadap capai dari BPK RI yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah daerah tentang LKPJ Bupati Mimika dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mimika Tahun anggaran 2024.Sebagian fraksi menyorot terjadinya devisit belanja daerah yang dianggarkan senilai Rp. 7.197.481.873.864,00 dan hanya  terealisasi sebesar Rp. 6.119.180.929.670,84 atau 85,02 % . Dari total realisasi pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 maka dihasilkan defisit sebesar rp. 66.425.297.141,51.

Fraksi Golkar mempertanyakan apa yang mendasari pemerintah daerah tahu 2023 sehingga APBD lebih kecil dari pada belanja daerah.

“Fraksi Golkar mempertanyakan apa yang mendasari pemerintah daerah tahun 2023 sehingga APBD tahun 2023 sehingga APBD lebih kecil daripada Belanja Daerah senilai Rp 5.927.151.606.281, sedangkan anggaran Belanja Daerah Rp 7.197.481.873.864,”tanya Mariunus Tandiseno.

Begitu juga soal anggaran pendidikan, Fraksi Golkar menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen sesuai amanat undang undang belum dimaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan dan sarana penunjang lainya.

“Begitu juga alokasi anggaran untuk pendidikan hanya terpusat di kota, sedangkan masyarakat OAP yang kebanyakan ada di wilayah pesisir dan Pegunungan kurang tersentuh,”sebut Tandiseno.

Sementara Fraksi Nasdem dalam pandangan fraksinya mengharapkan agar  pemerintah daerah Mimika bukan hanya doyan mengalokasikan anggaran kepada OPD-OPD, tetapi juga tetap mengedepankan azas kemanfaatan dari alokasi anggaran. Lebih khususnya OPD-OPD Bidang Ekonomi sehingga diharapkan dapat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah kabupaten Mimika.

“Kami fraksi Golkar menyoroti menurunnya pencapaian retribusi daerah yang pada tahun 2022 mengalami penurunan,  dari Rp 16.992.202.931 menurun ke 15.146.579.492. Poin 10 fraksi Nasdem memohon kepada Plt Bupati Mimika agar dalam penempatan jabatan pimpinan OPD lebih mengutamakan Orang Asli Papua khususnya Suku Amungme dan Kamoto sesuai amanat Undang undang Otsus,”tuturya.

Sedangkan Fraksi PDIP Perjuangan menyoroti soal terjadinya devisit   anggaran pada tahun 2023 senilai Rp 66.425.297.141.

“Oleh itu kami memohon penjelasan pemerintah daerah mengenai adanya deficit anggaran, mohon dapat dijelskan, “tanya Thobias Albert Maturbongs.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti soal visi misi Bupati dan Wakil Bupati yakni menciptakan pemerintah yang Good Governance di Pemkab Mimika.

“Maka Fraksi PDI Perjuangan henda mempertanyakan langkah konkrit pemerintah dalam melakukan penataan dan reformas Birokrasi dalam kerangka manajemen ASN. Mohon penjelasan,”pinta Thobias.

Fraksi Gerindra melalui Tanzil Azhari, memberikan pandangan agar Pemeirntah segera membangun kerjasama dilingkungan Eksekutif yang selama ini terkesan kurang harmonis dan terus menerus mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Menurutnya, kerja sama antar eksekutif dapat dilakukan dalam bentuk rekonsiliasi dikalangan ekskeutif, rekonsiliasi, ini sangat berguna agar energy yang positif dipadukan, dikolaborasikan, ditingkatkan, dimanfaatkan untuk kemajuan daerah.

“Kita harus bekerja melihat master plan dalam kondisi membangun, pemerintah harus punya strategi pengembangan. Sebagai contoh konkrit adalah jalan poros Mapurujaya sudah tidak bisa dilewati truk kontainer dan truk eksepdisi. Mereka harus lewati Loqpnd, yang menjadi pertanyaan, berapa tingkat kerusakan dan tingkat keausan jalan tersebut,”tanya Tanzil.

Masih menurut Fraksi Gerindra, bahwa harus sesuai dengan rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dalam suatu wilayah master plannya terjadi penghianatan,  maka kiamatlah satu kota tersebut. Semua tidak mengacu pada visi misi OMTOB lima tahun silam,”keluhnya.

Fraksi PKB menyoroti soal LKPJ tahun 2023  yang merupakan realisasi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja dan proses pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat.

“Akan tetapi hal ini juga perlu dievaluasi demi perbaikan dan penignkatan proses pelayanan yang berkesinambungan dan dampak dari pelaksanaan APBD tahun ebrikutnya.Harapan kami kedepan kami sangat mengharapkan Bupati Mimika nantinya betul-betul serius menjalankan APBD, karena sepanjang tahun masyarakat sangat kesulitan mengakses segala kebutuhan berkaitan dengan kinerja pemerintah yang akan berdampak langsung bagi masyarakat,”sebutnya.

Poin lain fraksi PKB menyoroti, dan memberikan atensi terhadap realisasi kegiatan yang tidak sama sekali terpikir oleh pemerintah daerah terhadap pengembangan indek pembangunan daerah terhadap pengembangan indeks pembangunan manusia. Sesuai Visi dan Misi pemerintah daearah yaitu terwujudnya masyarakat Mimika yang cerdas, aman, damai dan sejahtera.

Fraksi Perindo memberikan pandangan bahwa ppemerintah daerah terlambat meneyrahkan LKPJ kepada DPRD kabupaten Mimika, menurut tata cara penyampaian LKPJ oleh Pemerintah daerah  menurut pasal 19 PP Nomor 13 tahun 2019 bahwa, kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat Paripurna yangd dilakukan satu kai dalamsatu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.


“Fraksi Perindo berpandangan bahwa LKPJ Belum secara detail dan rinci menjelaskan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi Bupati untuk Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera,”tegas Alousius Paerong.

Perindo juga menyoroti hasil pengawasan dan kujungan kerja DPRD yang  menemukan banyak pembangunan kantor OPD-OPD yang mewah yang sangat membebani APBD, termasuk pembelianan tahan untuk pembangunan kantor kantor OPD.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi Perindo meminta kepada Bupati untuk menjelaskan tentang urgensi pembangunan kantor kantor baru OPD serta alasan tingkat kemewahannya. Sementara pelayanan pendidikan dan kesehatan baik di pesisir maupun di pegunngan tidak tersentuh dengan maksmimal,”keluhnya.

Sedangkan yang terakhir menyampaikan pandangan umumnya dalah dari Fraksi Demokrat, yang menyoroti soal kegagalan penerimaan dan belanja tahun 2023 sangat dipertanyakan dibanding tahun 2022 sangat baik. Terlihat pengelolaan keuangan tidak jelas, yaitu lebih pasar pasak dari pada tiangnya.

“Fakta lainnya yang wajib mendapatkan perhatian pemerintah diantaranya, seharus diberikan penjelasan tentang penduduk kabupaten Mimika adalah 313.016 berapa perbadningan antara OAP dan Non OAP,”ucapnya.

Fraksi Demokrat juga mempertanyakan tentang harga komoditi PT FI yaitu emas , perak, tembaga yang trendnya terus meningkat , namun ironinya pendapatan berkurang.

“Fraksi Demokrat juga mempertanyaan soal anggaran yang terus meningkat namun fakta yang terjadi , tingkat kemiskinan yang sangat memperihatinakn yaitu sebesar 14 persen dari 312.387 jiwa dan Tingkat Pengangguran tahun 2022 mencapai 7.91 persen,”katanya.

Sidang Paripurna lanjutan tentang Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Mimika, akan dilanjutkn pada hari yang sama dan rencananya Sidang Paripurna III Masa Sidang II akan dilanjutkan , Selasa (2/7/2024) pada malam hari ini mulai pukul 18.00 WIT.

You cannot copy content of this page