FOTO BERSAMA-Stingal Johnny Beanal, Direktur Eksekutif Lemasa didampingi tokoh masyarakat aaat berfoto bersama di Jalan Irigasi pada, Selas (18/2).
TIMIKA| Direktur Eksekutif LEMASA (Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme), Stingal Johnny Beanal menyatakan penolakan terhadap operasi wisata pendakian Gunung Cartensz yang dilakukan tanpa persetujuan dan keterlibatan masyarakat adat setempat.
Dimana dalam penolakan terhadap merupakan keluhan dari masyarakat asli, pasalnya rencana pendakian oleh sekitar 80-90 wisatawan asing yang dijadwalkan pada 19 Februari 2025 melalui PT Tropik. Perusahaan ini dinilai tidak melibatkan pemilik wilayah adat dalam proses perizinan.
Sebelumnya, telah ada komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan pariwisata berbasis masyarakat adat yang bertanggung jawab, adil, merata, dan berkelanjutan di Carstensz Pyramid, Papua, sedangkan dalam kasus ini, PT Tropik tidak memenuhi komitmen tersebut.
Diketahui sejak lebih dari 17 tahun operasi wisata di kawasan tersebut berlangsung, lembaga adat sebagai pemilik wilayah tidak pernah dilibatkan atau dimintai persetujuan.
Tentunya kami sebagai pemilik gunung dan tempat ini tidak tahu sama sekali tentang permainan tingkat tinggi ini. Sampai saat ini, tidak ada keterlibatan oleh masyarakat, tidak ada surat izin dari lembaga adat.
Dirinya secara tegas menyampaikan agar para perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut harus menghentikan aktivitasnya hingga ada kesepakatan resmi dengan lembaga adat dan masyarakat setempat.
“Kami tidak mengizinkan pendakian besok. Diamana mereka harus duduk bersama, dalam satu honai guna melakukan musyawarah dengan pemilik wilayah, dan mencari solusi yang adil,” jelasnya.
Dirinya berpesan kepada perusahaan penerbangan diantara, Intan Angkasa, Dimonim, dan Asian One, agar dihentikan untuk melakukan penerbangan wisatawan ke tempat pendakian tersebut tanpa ijin dari Lembaga Adat. Ia menegaskan dan menyatakan, besok tidak boleh ada lagi operasi atau pengangkutan turis asing ke Cartensz tanpa persetujuan kami,”katanya
Disisi lain,Anis Wanmang Tokoh masyarakat menuntut agar perizinan operasi wisata di Gunung Cartensz dicabut jika tidak melibatkan lembaga adat. Mereka menegaskan bahwa wilayah adat adalah milik mereka, dan segala aktivitas yang dilakukan di dalamnya harus mendapat persetujuan dari pemilik sah.
Ia, menyampaikan bahwa keluhan masyarakat telah disampaikan kepada lembaga adat akibat pendakian yang dilakukan secara sepihak tanpa menghargai hak-hak pemilik wilayah.
“Jika ada perusahaan yang ingin memajukan wisata pendakian Gunung Cartensz, mereka harus melibatkan pengusaha asli Papua dan menghargai masyarakat adat,” tegasnya.
Dirinya juga meminta agar pemerintah daerah segera menetapkan regulasi khusus yang melindungi wilayah adat dan mengatur masuknya wisatawan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Siapapun yang ingin masuk ke wilayah adat kami harus melalui lembaga adat. Jangan sekali-kali menggunakan kekuatan militer atau aturan sepihak,” tegasnya.
Masyarakat adat Suku Amungme menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan pendakian yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari pemilik wilayah,”. (Redaksi)
