Pertemuan Yang di Fasilitasi Kapolres Mimika 17 Novemver 2025. (FOTO/tambelopapua.com)
TIMIKA|Lembaga Masyarakat Adat kampung Tsinga, Waa, Banti dan Arwanop (TSINGAWAROP) menyatakan kekecewaan atas hasil pertemuan dengan perwakilan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang difasilitasi oleh Kapolres Mimika. Pertemuan tersebut dianggap buntu karena manajemen lokal dinilai tidak memiliki kewenangan untuk menjawab tuntutan kompensasi lahan adat. (20/11/2025)
Pihaknya menuntut kompensasi sebesar 10% dari penghasilan bersih (net profit) PTFI per tahun, yang berlaku mulai dari tahun 2023 hingga 2041. Tuntutan ini telah diperjuangkan sejak lama dan bukan merupakan isu baru.
Pertemuan yang dilakukan di Kantor Polres Mimika jalan mile 32 tersebut, melibatkan 14 perwakilan LMA Tsingawarop (termasuk tokoh perempuan) dan utusan manajemen PTFI, yaitu Engel Enoch dan Nathan Kum.
Ketua LMA Tsingawarop, Arnold Beanal, menegaskan bahwa perwakilan PTFI di Timika tidak mampu menjawab tuntutan tersebut.
“Kami menganggap bahwa perwakilan managemen Freeport yang ada di Indonesia, khususnya pak Claus Wamafma, Engel Enoch, bersama jajarannya, tidak mampu menjawab hal ini, karena mereka hanyalah pekerja bukan pemilik saham,” tegas Arnold Beanal.
Oleh karena itu, pihaknya secara tegas meminta agar managemen PTFI segera memfasilitasi perwakilan masyarakat adat (LMA) untuk bertemu langsung dengan pemegang otoritas tertinggi perusahaan di Amerika Serikat, yakni CEO Richard Adkerson dan Kathleen Quirk.
“Kami berharap mereka (PTFI) harus memfasilitasi kami untuk bertemu dengan CEO, supaya masalah langsung clear,” tambahnya.
Perwakilan manajemen PTFI, yang hadir saat pertemuan itu akan memberikan informasi resmi terkait tuntutan tersebut pada tanggal 19 Desember 2025. Jawaban ini akan disampaikan setelah manajemen berkoordinasi dengan pimpinan PTFI.
LMA juga meminta agar jawaban pada 19 Desember disampaikan melalui undangan pertemuan resmi. Mereka berharap manajemen lebih bijak dan mengerti di mana letak hak-hak masyarakat adatb yang harus dijawab sesuai tuntutan.
Arnold Beanal menyatakan bahwa jika tidak ada tanggapan atau jawaban yang sesuai harapan dari pihak perusahaan pada tenggat waktu tersebut 19 desember 2025, Lembaga Masyarakat Adat akan duduk berdiskusi untuk mengambil langkah selanjutnya.
“Dengan tegas, kami akan mengambil langkah yang mungkin bisa merugikan banyak orang,” kata Beanal, menegaskan bahwa aksi yang akan dilakukan selanjutnya akan lebih besar. Langkah lanjutan tersebut akan dibicarakan secara internal oleh pengurus lembaga masyarakat adat. (Rayar)
