BIAK| Ribuan warga Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Wilayah III (Biak dan Supiori) menggelar aksi demo damai pada Rabu (4/2/2026). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat adat dalam mempertahankan hak atas tanah mereka yang diduga digunakan oleh pihak TNI serta menolak rencana pembangunan bandar antariksa di wilayah tersebut.
Massa yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1.000 orang ini terdiri dari para pendeta, jemaat, dan masyarakat adat. Aksi dimulai pukul 12.00 WIT dengan melakukan long march dari halaman Gereja GKI Eben Haezer Ridge menuju kantor DPRK Biak Numfor.
Koordinator aksi, Pdt. John Baransano, dalam pernyataannya menegaskan bahwa tanah di Biak Numfor dan Supiori memiliki pemilik sah berdasarkan hukum adat, bukan merupakan tanah kosong atau milik negara.
“Tanah bagi orang Papua adalah identitas, warisan leluhur, sumber kehidupan, dan martabat manusia yang dianugerahkan Tuhan,” tegas Pdt. John Baransano.
Ia menambahkan bahwa GKI merasa terpanggil secara pastoral untuk berdiri bersama masyarakat yang lemah demi menjaga keadilan dan merawat ciptaan Tuhan. Terdapat empat poin utama yang menjadi tuntutan dalam aksi ini:
* Menolak dugaan penggunaan tanah adat oleh Batalyon TNI di Biak Timur dan Supiori Utara.
* Menolak rencana pembangunan bandar antariksa di Biak.
* Mendukung penuh masyarakat adat terdampak dalam mempertahankan hak mereka.
* Mendorong penyelesaian sengketa lahan secara adil, bermartabat, dan manusiawi.
Kehadiran massa yang juga didampingi oleh Ketua AM Sinode Wilayah III Biak-Supiori, Pdt. Michael Kapisa, diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Biak Numfor, Noak Krey, S.Pd dan Mintje Anna Yawan, SE., M.Pd, beserta jajaran anggota dewan lainnya.
Pdt. Michael Kapisa berharap aspirasi yang disampaikan tidak hanya sekadar didengarkan, tetapi ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah dan pihak terkait.
“Ini adalah kunjungan pastoral kami kepada pemerintah. Kami berharap suara masyarakat adat mendapatkan perlindungan hukum dan penghormatan yang layak,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung tertib ini mencerminkan tingginya tensi sosial terkait isu lahan di Papua. Masyarakat menuntut adanya transparansi dan penghormatan terhadap hak-hak ulayat di tengah masifnya proyek pembangunan infrastruktur dan militer di wilayah tersebut. (Penulis:Hendy Morino/Editor:Rayar)
