TIMIKA, 7 JULI 2025-
Kami, perwakilan dari Ribuan pekerja korban PHK massal oleh di lingkungan PT Freeport Indonesia sejak tahun 2017, menyampaikan pernyataan ini sebagai bentuk seruan moral dan panggilan hati nurani kepada seluruh fraksi DPRK Mimika.
Kami menyambut baik dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada lima fraksi DPRK Mimika Gerindra, PKB, Demokrat, Rakyat Bersatu, dan Kelompok Khusus yang secara terbuka telah menyampaikan rekomendasi dalam rapat paripurna LKPJ 2024 agar Pemkab Mimika segera menyelesaikan kasus mogok kerja dan PHK ini secara adil.
Setiap pekerja, di mana pun mereka berada, berhak atas:
- Non – Diskriminasi
- Perlindungan & menjalankan MOGOK KERJA
- Martabat & perlakuan manusiawi
- Gerakan global terus bergulir
Kini saatnya kita semua mendorong agar janji-janji itu berubah menjadi tindakan nyata.
Pekerjaan layak bukan kemewahan. Itu adalah pondasi keadilan sosial.
Namun kami menegaskan: perjuangan belum selesai.
“Ini bukan hanya soal pekerjaan. Ini adalah soal martabat manusia.
Tentang keadilan yang ditunda, dan tentang hidup yang dilenyapkan tanpa proses.”
Kami menyerukan kepada seluruh fraksi DPRK Mimika, termasuk yang belum bersikap tegas:
• Untuk tidak meninggalkan rakyatnya sendiri dalam menghadapi ketidakadilan yang sudah berlangsung selama 7 tahun.
• Untuk menjaga konsistensi dan keberanian politik dalam membela suara-suara yang terpinggirkan.
• Untuk mendorong pembentukan tim kerja/pansus DPRK, yang bertugas melakukan investigasi terbuka, menyuarakan rekomendasi pemulihan hak pekerja, dan memfasilitasi dialog yang adil antara buruh, perusahaan, dan pemerintah.
Kami juga mendorong agar:
• DPRK dan Pemkab Mimika menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI Penegakan pelanggaran hukum ketenagakerjaan dan PT Freeport Indonesia untuk segera membuka jalur penyelesaian melalui dialog sosial.
• Komisi C DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan hak asasi pekerja secara nyata dan terbuka.
Kami tidak meminta belas kasihan kami hanya menuntut apa yang seharusnya menjadi hak dasar kami sebagai manusia dan warga negara.
“Dalam perjuangan ini, diam berarti berpihak kepada penindasan.”
Kami berharap pernyataan ini menjadi awal baru dari konsolidasi moral dan politik DPRK Mimika untuk berdiri bersama rakyat.
Hormat kami,
Perwakilan Pekerja Korban PHK Freeport 2017
Mimika, Papua Tengah
8 Juli 2025
