TAMBELOPAPUA.COM, TIMIKA|Asosiasi Pencari Kerja Kabupaten Mimika (APELCAMI) menggelar aksi damai guna mendesak Bupati Mimika Johannnes Rettob dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Mimika (Disnaker) Paulus Yanengga, agar lebih memprioritaskan pencari kerja (pencaker) lokal dalam program pelatihan kerja yang didanai oleh Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2026.(26/5/2026)
Dalam aksi tersebut, APELCAMI secara resmi menyerahkan sekitar 384 berkas pencaker lokal untuk diakomodir dalam program pelatihan kompetensi mendatang.
Koordinator Humas dan Media APELCAMI, Yan Akobiarek, menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten Mimika. Menurutnya, sertifikasi kompetensi menjadi batu sandungan utama bagi pemuda lokal untuk menembus pasar kerja.
“Sertifikasi kompetensi adalah syarat dasar untuk melamar pekerjaan di perusahaan kontraktor yang ada di Mimika. Masalahnya, biaya mandiri di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta sangat mahal, bisa mencapai Rp8 juta. Belum lagi pengurusan SIO (Surat Ijin Operasional) bagi operator dan SIM B2 Umum. Ini yang menghambat pencaker lokal,” ujar Yan Akobiarek kepada media di Mimika, Selasa (26/5/2026).
> Tuntut Transparansi dan Minta Berdayakan OAP serta Warga Ber-KTP Mimika
APELCAMI meminta Disnaker Mimika untuk transparan dalam menyelenggarakan program pelatihan kerja agar kuota yang tersedia benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan dan belum memiliki sertifikat.
Yan juga membantah anggapan bahwa pemuda lokal malas bekerja. Menurutnya, regulasi dan persyaratan yang berat seperti biaya pelatihan yang tinggi, kewajiban menyertakan surat pengalaman kerja, hingga kartu vaksin menjadi benteng yang menyulitkan mereka.
“Kami bukan melawan pemerintah, ini adalah langkah baik yang harus kami buat. Karena jika kami diam, kami hanya akan tetap menjadi penonton di atas negeri sendiri,” tegas Yan.
Lebih lanjut, pihaknya berharap program pelatihan ini berkelanjutan dan dapat menyerap angkatan kerja baru, minimal yang telah berusia 18 tahun dan baru lulus sekolah. Target utamanya adalah pemberdayaan masyarakat adat dari 7 Suku, Orang Asli Papua (OAP) pada umumnya, serta warga non-OAP yang telah lama menetap dan memiliki KTP Mimika.
“Harapan kami, perekrutan jangan terus-menerus mengambil tenaga kerja dari luar Papua. Berdayakan 7 Suku, OAP, dan saudara-saudara kita yang ber-KTP Mimika,” lanjutnya.
> DPRK Mimika Siap Gelar RDP Kedua, Panggil Manajemen PT Freeport Indonesia
Meskipun dalam aksi damai tersebut massa tidak berhasil menemui Bupati Mimika yang sedang tidak berada di tempat, aspirasi APELCAMI telah diterima dengan baik oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Mimika.
Tak hanya ke pihak eksekutif, di hari yang sama APELCAMI juga langsung bergerak menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Komisi III, Jan Peterson Laly. Dalam pertemuan tersebut, DPRK Mimika merespons positif dan berkomitmen untuk segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) kedua dalam waktu dekat.
“Kami meminta agar seluruh kontraktor di bawah PT Freeport Indonesia (PTFI) dan manajemen PTFI sendiri segera dipanggil dalam RDP kedua nanti. Kami sudah siapkan ribuan berkas lengkap untuk didorong ke Disnaker maupun ke perusahaan kontraktor tujuan,” ungkap Yan.
APELCAMI berharap RDP ini dapat melahirkan solusi konkret dan berkeadilan bagi penyerapan tenaga kerja lokal. Jika persoalan pengangguran ini tidak
Disikapi secara serius oleh pemerintah dan perusahaan instansi terkait, dikhawatirkan akan berdampak buruk pada stabilitas sosial di Mimika.
“Jika angka pengangguran semakin meningkat dan tidak disikapi dengan baik, maka akan berdampak buruk di masyarakat, seperti meningkatnya kriminalitas. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukannya meningkat, melainkan bisa menurun,” tutup Yan. (Redaksi)
