TIMIKAPAPUA_ Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun 2021 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) pada Rapat Paripurna IV Masa sidang II DPRD Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi LKPJ Bupati tahun anggaran 2021 dan Peraturan daerah PP-APBD Mimika 2021. 22/07/2022
Dari kehadiran tujuh fraksi perwakilan telah menyampaikan pendapat akhir dan catatan serta rekomendasi untuk dapat ditindak lanjuti oleh para pimpinan OPD pemerintah kabupaten mimika.
Rizal Pata’dan,ST fraksi Golkar mengapresiasi penyampaian LKPJ tahun anggaran 2021 namun demi kesempurnaan program pemerintah daerah kedepan beberapa catatan diantaranya, dengan raihan Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) dari BK RI Papua.
Herman gafur “Fraksi Nasdem menyampaikan 13 catatan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Dari 13 catatan dan rekomendasi yang disampaikan diantaranya adalah merekomendasikan kepada Bupati mimika agar menginstruksikan Kepala BPKAD dan Kepala OPD terkait untuk melakukan inventarisasi dan penelusuran asal usul registr asset tanah yang belum dilengakpi sertifikat, melakukan penertiban atas tanah, peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan yang dikuasai oleh pihak yang tidak terkait.
Fraksi NasDem meminta kepada pemerintah daerah untuk selalu melakukan penyempurnaan dalam tata kelola keuangan dan meningkatkan fungsi pengawasan internal.
Thobias Albert Maturbongs fraksi PDIP” kewenangan pendidikan menurut Undang undang 23 tahun 2014, namun kabupaten Mimika yang merupakan bagian dari provinsi Papua yang memiliki keunikan dibanding daerah lain di Indonesia. Sehubungan dengan undang undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus pasal 56 ayat 6 yang menyatakan pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi orang asli Papua.
pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah pesisir dan daerah pedalaman.
Terkait penyakit kusta yang menjadi salah satu permasalahan daerah saat ini, fraksi PDI Perjuangan berharap adanya perhatian khusus dan penanganan yang serius dari pemerintah daerah kab. Mimika.
Reddy Wijaya Fraksi Gabungan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Serikat Indonesia (PSI)
Muhammad Nurman S Karupukaro Fraksi Gerindra pemerintah daerah tentang penyewaan pesawat Segera menyelesaian persoalan hutang piutang dari pihak ketiga melalui jalur hukum.
Khusus untuk pengangkatan tenaga kerja honorer K2 agar segera menindak lanjuti secara khusus agar berkeadilan dan mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk membuat perda terkati perlindungan tenaga kerja di kabupaten Mimika.
Sehingga dikemudian hari tidak terdapat kecurangan, nepotisme, kolusi dan diskriminasi terhadap tenaga kerja atau tenaga honorer khususnya bagi masyarakat Amungme dan Mimika Wee yang mencari pekerjaan diperusahaan swasta atau pemerintah.
Saleh Alhamid Fraksi PKB dalam pendapat, Pemerintah daerah harus membuka peluang sebesar besarnya bagi putra putri daerah yang sudah mengabdi begitu lama sebagai tenaga honorer diangat menjadi ASN, maupun anak asli papua yang akan mendaftarkan dirinya untuk diangkat menjadi ASN maupun bidang lainnya harus diberi ruang
Reddy Wijaya’’ Fraksi Gabungan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Serikat Indonesia (PSI) pemerintah penuh dengan ucapan terima kasih dan kerja sama doing, tidak menjawab masalah masalah secara subtansi dan tidak ada langkah langkah strategis.
Pemerintah dalam menyelesaikan catatan catatan penting hasil audit daban pemeriksa keuangan. Dokumen LPKJ 2021 kelihatan tebal namun tidak menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya, tidak menggambarkan pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati.
Lexy Linturan’’Fraksi Demokrat menegaskan dengan terjadinya peningkatan anggaran yang lebih besar sesuai dengan undang undang adalah sektor pendidikan dan kesehatan.
Dinas pekerjaan Umum dan DPRD dalam kepentingan peningkatan kapasita pembuatan perda inisiatif, Kesbangpol dalam menghadapi pesta demokrasi pileg dan pilkada serta pembiayaan partai politik perlu ditingkatkan.
Seluruh fraksi menyetujui dan menerima pembahasan LPKJ Bupati Mimika tahun 2021 dan PP-APBD Mimika tahun anggaran 2021.
Pimpinan Olehn ketua dan seluruh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Mimika Bersama ditanda tangani oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH. Materi LKPJ 2021 dan PP-APBD 2021 selanjutnya diserahkan oleh DPRD Mimika yang diserahkan oleh Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng,S,Sos ,M,si yang didampingi oleh Wakil ketua I Aleks Tsenawatme,S,AB dan Wakil ketua II Yohanis Felix Helyanan,SE kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng,SE,MH.
RED_
