Sidang Paripurna IV Masa Sidang II. LKPJ Bupati Mimika Tahun 2022.

MIMIKA,| Tujuh Fraksi yang ada di DPRD Mimika,Provinsi Papua Tengah, yakni Fraksi partai Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PSI Perindo-PSI) dan Fraksi Demokrat menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika.28/07/2023

Tahun anggaran 2022 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2022.

Dikatakan Pj Bupati Mimika, Valentinus Sudaryanto Sumito,S,IP,M,Si menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap Pandangan Umum fraksi-fraksi di DPRD Mimika terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2022 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) kabupaten Mimika tahun 2022 dalam Sidang Paripurna III Masa Sidang II, yang berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Mimika, Kamis (27/7/2023) malam tadi.

Rapat Paripurna III Masa Sidang II DPRD Mimika dengan agenda jawaban Pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Mimika dipimpi oleh Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng,S,Sos,M,Si, serta didampingi Wakil Ketua I, Aleks Tsenawatme,S,AB dan Wakil Ketua II, Yohanis Felix Helyanana,SE, dan turut hadir Plh Sekda Mimika, Petrus Yumte, pimpinan Forkopimda, Pasa Asistetn dan Staf Ahli Bupati serta seluruh pimpinan OPD dilingkup Pemkab Mimika.

Pj.Bupati Valentinus S Sumito pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang telah disampaikan oleh, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Perindo, dan Fraksi Demokrat, terhadap laporan yang pemerintah daerah sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban eksekutif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng dalam sambutannya, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-nya kita dapat merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2022, dan pada kesempatan ini DPRD telah menyampaikan catatan rekomendasi atas lkpj bupati tahun anggaran 2022.

Bahwa Agenda lain yang juga digelar saat ini yaitu penutupan rapat paripurna IV masa sidang II tentang penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi dan penanda tanganan nota kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan dprd terhadap peraturan daerah Pertanggungjawaban Plaksanaan Aanggaran pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2022.

“Tujuan LKPJ akhir tahun anggaran adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran selama satu tahun. setelah dilakukan pembahasan secara internal oleh DPRD sebagai implementasi dari pelaksanaan fungsi pengawasan danevaluasi, maka disampaikan secara garis besar dokumen LKPJ Bupati Mimika tahun anggaran 2022 telah menyajikan data dan informasi yang telah memenuhi kriteria layak secara regulasi maupun substansi, guna melaksanakan fungsi pengawasan, “tegas Anton Bukaleng.

DPRD dalam memberikan catatan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efekttifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

DPRD kabupaten Mimika memberikan apresiasi terhadap prestasi atas keberhasilan beberapa kegiatan dalam penyelenggaraan program, namunpun demikian masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, dalam hal ini DPRD bisa memaklumi jika ada capaian yang belum maksimal, untuk itu diharapkan kepada pemerintah daerah, kiranya dapat memperhatikan catatan-catatan rekomendasi dari DPRD, untuk menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun mendatang.

“Dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang  pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan setelah ada persetujuan bersama Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan setelah disusunnya rancangan peraturan bupati tentang penjabaran PP-APBD, setelah ditetapkan paling lama tiga hari kerja agar disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi,”ucapnya.

You cannot copy content of this page