Anggota DPRP Poksus Jhon NR Gobai(Foto:DPRP/tambelopapua.com)
PAPUA| Ketua Poksus Otsus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Jhon N R Gobai menanggapi tentang ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Ia mengatakan bahwa tidak perlu menggalakan tetapi yang harus dilakukan adalah melaksanakan.
“Saya melihatnya itu adalah bukan menggalakkan, sebenarnya yang benar itu adalah pemprov Papua harus mengatakan bahwa pemprov Papua akan melaksanakan peraturan daerah provinsi Papua nomor 6 tahun 2020 tentang perlindungan dan pengembangan pangan lokal dan Perdasi Papua nomor 6 tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya masyarakat” Ujar Jhon.
Kemudian Jhon menambahkan bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang dituangkan dalam Perda.
“Ingat peraturan daerah itu merupakan sebuah produk hukum atau produk politik yang merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif melalui sebuah sidang paripurna dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas baik itu yang menjadi kewenangan provinsi, tugas dan bantuan ataupun sesuai dengan aspirasi masyarakat di dalam melaksanakan pembangunan.
“Nah dua perda ini yang sebetulnya tepat, nyambung dan cocok dengan yang di sebut ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nelayan itu ekonomi biru, kalau pangan lokal ya ekonomi hijau, dan perda nya ada”, tambahnya.
Jhon juga mengatakan bahwa sekarang tinggal bagaimana Pemprov melaksanakan Perda tersebut, dan Ia meminta OPD terkait menyiapkan rancangannya sebagai turunan dari perdasus
“Jadi menurut saya bukan galakan, pemprov keliru membicarakan yang itu, Pemprov harusnya mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk melaksanakan perdasi Papua nomor 6 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan pangan lokal dan perdasi nomor 6 tahun 2023 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan masyarakat yang ada di Papua dan saya percaya bahwa dua perda ini kita laksanakan dengan benar maka kita akan sejahtera dan PAD kita akan bertambah”, simpul Jhon. (Yulia)
