TIMIKA|Tujuh Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika akhirnya menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Mimika dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023, pada Rapat Paripurna IV Masa SIdang II DPRD Mimika yang berlansung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Timika , Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Rabu (3/7/2024).
Tujuh fraksi yang menerima dan menyetujui LKPJ dan PP APBD 2023, diantaranya Fraksi Golkar (F-Golkar) yang disampaikan oleh Mariunus Tandiseno, Fraksi Nasdem (F-Nasdem) yang disampaikan oleh Anton Palli,SH, Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) Thobias Albert Maturbongs, Fraksi Gerindra (F-Gerindra) Tanzil Anzahrie, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (G-PKB), Fraksi Persatuan Indonesia-PSI (F-Perindo-PSI), Samuel Bunai dan Fraksi Demokrat (F-Demokrat) Ancelina Beanal.
Walaupun seluruh fraksi menerima dan menyetujui, namun seluruh fraksi juga memberikan catatan dan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal ini Bupati Johannes Rettob untuk dapat ditindak lanjuti dan di implementasikan.
“Kalau program di tahun anggaran 2023 sudah berjalan baik, maka perlu dilanjutkan dan tidak lagi persoalkan. Setelah mendengar dan menganalisas secara seksama terhadap LKPJ Bupati dan PP-APBD Mimika tahun anggaran 2023, Fraksi Golkar menerima dan selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan daera,”sebut Mariunus Tandiseno.
Fraksi Nasdem melalui Anton Palli,SH dalam pendapat akhirnya menerima namun dengan beberapa catatan yang harus menjadi atensi.
“LKPJ dan PP APBD 2023 dapat kami menerima dan menyetujui dengan catatan, agar Pemerintah kedepan bisa tetap berkomitmen bersama dan bersinergi untuk membangun demi kemajuan kabupaten Mimika,”pesannya.
Catatan lain menurut Anton Palli, jika angagran APBD 2024 ini sudah pada angka rRp 7 Trilyun keatas, mestinya apa yang dimakan oleh orang di kota Mimika juga sama yang dimakan oleh saudara kita yang ada di kampung-kampung.
Sementara pendapat akhir dari fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh Thobias Maturbongs, juga menyatakan fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Raperda LKPJ dan PP APBD 2023.
“Hasil pemaparan Fraksi PDIP Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda LKPJ dan PP APBD 2023, pada prinsipnta PDIP senantiasa mendukung program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah terutama yang dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Mimika,”ucap Thobias Maturbongs.
Sedangkan terkait dengan banyaknya rekomendasi dari BPK RI tentang laporan keuangan, PDI Perjuangan mendorong agar Pemda wajib menindak lanjuti rekomendasi tersebut.
“PDI Perjuangan mendorong agar Pemda wajib menindak lanjuti, sebab ini jadi indicator penting untuk menilai akuntablitas soal tata kelola keuangan daerah. Rekomendasi dari BPK RI ini jadi catatan penting guna perbaikan tata kelola keuangan kedepan lebih baik,”sebutnya.
Pendapat akhir Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Tanzil Azharie, memberikan beberapa catatan salah satunya tentang pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.
“Setelah mendengarkan penjelasan dan pertimbangan secara objektif dan menjunjung tinggi sportifitas, dari Bupati Mimika tentang LKPJ dan PP APBD 2023, Fraksi Gerindra namun dengan beberapa masukan dan saran untuk menjadi atensi Pemerintah Daerah. Stop sudah dengan proyek multi year karena beban utang menambah, lebih baik program itu dirasakan oleh seluruh masyarakat Mimika khususnya Orang Asli Papua khususnya Amungme dan Kamoro,”katanya.
Begitu juga dengan Fraksi PKB yang disampaikan oleh Saleh Alhamid, yang banyak memberikan rekomendasi dan catatan kepada Pemerintah Daerah. Salah satunya adala dibidang pendidikan, untuk segera dilakukan perbaikan pendidikan di Mimika.
“DPRD Mimika ini paling hebat bisa membahas LKPJ dan PP APBD dalam hitungan dua hari harus menyampaikan pendapat akhir fraksi, sementara hak-haknya seperti pengawasan, legislasi dan penganggaran bisa dikebiri oleh eksekutif. Bukan saja soal program dan tugas yang melekat di legislatif, namun juga dikebiri di aturan,”Keluh Saleh Alhamid.
Samuel Bunai yang menyampaikan Pendapat akhir fraksi Perindo, beri apresiasi kepada pemerintah daerah khususnta rumpun ekonomi dan keuangan untuk bekerja keras untuk meningkatkan kemajuan daerah.
“Setelah mendengarkan dan membaca tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan Bupati Mimika pada pada Paripurna II Masa Sidang II, maka Frkasi Perindo dapat menyetujui dan menerima LKPJ dan PP APBD Mimika tahun 2023,”ungkapnya.
Catatan lain dari Fraksi Perindo adalah pemerinta daerah perlu menambah Puskesmas karena semakin meningkatnya jumlah penduduk, khususnya menambah puskesmas di Distrik Kwamki Baru.
Sedangkan Fraksi Demokrat pada pendapat akhirnya fraksinya yang disampaikan oleh Ketua Fraksinya, Ancelina Beanal juga dapat menerima dan menyetujui LKPJ dan PP APBD Mimika tahun anggaran 2023 dengan sejumlah catatan.
“Fraksi Demokrat menerima dan menyetujui LKPJ dan PP APBD Mimika tahun 2023 dengan catatan agar pengelolaan keuangan daerah agar dikelola secara akuntabel. Kami juga beri apresiasi atas pencapaian dan raihan opini WTP oleh Pemeirntah kabupaten Mimika secara berturut-turut,”tegasnya.
Sementara Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutan penutupannya mengaku sejumlah catatan penting dan rekomendasi yang telah telah disampaikan oleh fraksi-fraksi dalam pendapat akhir fraksi merupakan koreksi dan masukan bagi kami selaku eksekutif, sebagai pelaksana kebijakan pembangunan di kabupaten Mimika.
“Untuk dapat bekerja dengan lebih sungguh – sungguh dan bertanggungjawab, tentunya hal ini akan menjadi prioritas dan perhatian, dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor pada tahun tahun berikutnya,”sebutnya.
Selaku pimpinan daerah, Bupati Johannes Rettob berharap agar lembaga legislatif, selaku mitra kerja pemerintah yang sejajar dalam melakukan pengawasan pembangunan, sehingga kita bisa saling melengkapi dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
“Saya menghargai kerja sama dan semangat kekeluargaan, yang selama ini terjalin antara dewan yang terhormat selaku lembaga legislatif. Ini merupakan suatu prestasi tersendiri, yang patut dicatat dan menjadi perhatian, serta motivasi baik bagi eksekutif maupun legislatif, guna menata langkah dan arah pembangunan yang semakin baik kedepan,”tuturnya.
