Kepala Distrik Mimika Baru Joel Luhukay, didampingi Yohana Paliling, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Septinus Timang, Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan.(21/02/2025)
TIMIKA| Distrik Mimika Baru Hari Ini Telah Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2025. (21/02/2025)
Kegiatan tersebut dilakukan di halaman kantor distrik Mimika Baru,yang melibatkan kepala Lurah se-distrik Mimika baru.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling,Staff Ahli Bupati Septinus Timang, Wakapolsek Mimika Baru AKP Imade Kumpul,Bhabinkamtibmas,Babinsa Distrik Mimika Baru.
Septinus Timang Staff Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan dalam sambutan bupati yang di bacakan menyampaikan, Musrenbang ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyusun prioritas program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk berdiskusi secara terbuka dan merumusikan solusi terbaik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan beberapa hal penting dalam Musrenbang.
Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling, mengatakan kegiatan musrenbang di kabupaten Mimika Berlangsung Sukses dan Fokus pada Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Masyarakat.
“Kabupaten Mimika telah melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di 18 distrik, termasuk Distrik Mimika Baru, Mimika Timur Jauh, dan Mimika Barat Jauh. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat”.
Kepala Distrik Mimika Baru Joel Luhukay, menyatakan bahwa kegiatan musrenbang ini bertujuan untuk merampungkan hasil musrenbang kelurahan dan kampung. Ia juga menekankan pentingnya persampahan dan lingkungan hidup dalam kegiatan tersebut.
Beberapa program yang diusulkan antara lain, Pengelolaan persampahan, Penanganan masalah banjir dan genangan air, Pembangunan infrastruktur, seperti saluran air dan jalan.
Lanjut ia pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
“Hal ini dimaksudkan agar pemerintah distrik dapat memantau dan mengawasi kegiatan pembangunan tersebut, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah distrik juga meminta agar kegiatan pembangunan harus melibatkan masyarakat dan pemerintah distrik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pembangunan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. (Ray)
