TIMIKA – Panitia Khusus (Pansus) Pekerja Mogok PT Freeport Indonesia (PTFI) bentukan DPRK Mimika bergerak cepat untuk menuntaskan konflik ketenagakerjaan yang telah berjalan selama sembilan tahun. Pansus mendesak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika segera menyajikan data komprehensif dan valid terkait kasus tersebut.
Ketua Pansus, Derek Tenouye, menegaskan bahwa koordinasi data merupakan langkah krusial sebelum pihaknya mengambil tindakan lebih jauh. Hal ini disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Kepala Disnakertrans Mimika, Paulus Yanengga, Selasa (3/3/2026).
“Kami mencari solusi terbaik, baik dengan pihak manajemen Freeport maupun pemerintah. Kemarin Pansus juga sudah menyurati Bupati untuk koordinasi langkah-langkah yang akan diambil,” ujar Derek.
Salah satu fokus utama Pansus saat ini adalah mengumpulkan kembali dokumen legal yang tersebar atau hilang selama masa konflik. Beberapa poin penting yang didesak oleh Pansus meliputi:
Surat Rekomendasi: Dokumen dari Gubernur hingga Kementerian terkait yang memerintahkan pengaktifan kembali karyawan atau pembayaran hak-hak mereka.
Validasi Jumlah Karyawan: Pansus meminta jumlah pasti data yang terlibat aksi mogok guna menghindari kerancuan data.
Arsip Hukum: Meminta Bagian Hukum Setda Mimika menginventarisasi surat tembusan dari pusat dan provinsi yang ditujukan kepada Bupati Mimika.
“Kami ingin melihat di mana sebenarnya letak persoalannya melalui arsip-arsip tersebut. Transparansi data dari pemerintah sangat krusial karena selama ini koordinasi jumlah personel dinilai masih lemah,” tambah Derek.
Derek menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah. Pemanggilan manajemen PT Freeport Indonesia baru akan dilakukan setelah seluruh data terkumpul dan divalidasi hingga tingkat provinsi dan pusat di Jakarta.
“Pemanggilan Freeport adalah titik terakhir. Setelah data siap dan dikroscek, barulah kami panggil manajemen PTFI serta Disnaker untuk menyampaikan rekomendasi kami,” tegasnya.
