Tim Pansus (MOKER) DPRK Kabupaten Mimika, Ketua Kordinator Buruh Mogok Kerja PTFI Saat Bertemu Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, Jakarta. (10/9/2026).
TIMIKA| Panitia Khusus (Pansus Moker) DPRK Mimika melakukan pertemuan penting dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, pada Kamis (10/9/2026).
Hadir dalam pertemuan itu, Sekretaris Pansus Moker Yan Pieterson Laly, ST, didampingi Anggota Pansus Aser Gobai, Merry Pongutan, Elias Mirip, Adolina Magal, bersama Ketua Kordinator Umum Mogok kerja PT Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor Billy Laly, dan Wakil Ketua Obeth Mbiam-Mbiam.
Sekretaris pansus moker, Yan Pieterson Laly, ST, mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Tim Pansus Moker dan unsur penasihat khusus bidang tenaga kerja telah merumuskan langkah konkret untuk menyelesaikan konflik mogok kerja yang telah berlangsung selama 9 tahun.
Hal tersebut disampaikannya usai melakukan pertemuan intensif selama lebih dari dua jam bersama Penasehat Khusus Presiden bidang tenaga kerja dan kesejahteraan buruh Said Iqbal di Gedung Mandiri Kebon Jeruk Jakarta, Kamis (10/09/2026).
“Dalam waktu dekat, kesimpulan akhir ini akan segera kami tuangkan dalam rekomendasi Pansus. Kami membahas terkait hak-hak normatif pekerja, apa yang lebih detail yang akan dilakukan untuk kedua belah pihak dalam hal ini PT Freeport Indonesia dan karyawan,” ujar Yan Pieterson Laly.
Ia menegaskan, puncak dari seluruh rangkaian kerja Pansus adalah penyelenggaraan rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada bulan September 2026 ini, menyesuaikan dengan agenda kedewanan. Pihaknya memastikan bahwa setelah paripurna Moker dan laporan hasil ditindaklanjuti, maka dengan sendirinya kasus Mogok Kerja di Mimika akan resmi ditutup.
“Setelah kami melakukan Paripurna dan melaporkan hasil ini untuk ditindaklanjuti, maka dengan sendirinya kasus mogok kerja PT Freeport Indonesia di Timika sudah berakhir. Tidak ada lagi satu golongan tertentu atau siapapun dia yang bermaksud mengklaim bahwa dia bagian dari moker, tidak. Kami tidak fasilitasi lagi,” tegasnya.
Berdasarkan data yang telah diverifikasi dan divalidasi, tercatat kurang lebih ada sekitar 2.680 lebih karyawan yang terdata. Seluruh data mutakhir tersebut akan diparipurnakan bersama dengan kesimpulan akhir dan perintah penegakan penyelesaiannya.
Yan juga mengimbau kepada seluruh karyawan yang terdata agar tetap tenang, tidak mudah percaya pada siapa pun, serta mempercayakan proses penyelesaian kepada lembaga legislatif (DPRK MIMIKA) secara bertahap.
“Biarkan kami bekerja, kami menyelesaikan tahap bertahap sehingga persoalan ini bisa diselesaikan. Kami sebagai lembaga, adalah bagian dari representasi masyarakat Kabupaten Mimika, tidak ingin masalah Kemanusiaan ini berlama-lama,” pungkasnya.
Sebagai tindak lanjut, unsur Penasihat Khusus Presiden, Said Iqbal, juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan internal bersama manajemen PT Freeport Indonesia di minggu mendatang guna menyelaraskan muara penyelesaian secara kelembagaan dan pemerintahan. (ray)
