Foto Bersama Usai Resus II Tahun 2026 Legislator Muda Gerindra Yan Pieterson Laly, ST. (FOTO:ray)
TIMIKA| Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kembali menjaring aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Tahap II Tahun 2026. Melalui momentum ini, legislator muda dari Fraksi Gerindra, Yan Piterson Laly, ST, menegaskan komitmen lembaga dewan untuk mengawal ketat isu pemberdayaan ekonomi lokal hingga hak-hak ketenagakerjaan. (14/7/2026)
Apresiasi mendalam disampaikan oleh Lurah Timika Indah atas terselenggaranya kegiatan reses ini. Pihaknya berharap seluruh usulan, keluhan, dan masukan yang disampaikan oleh warga dapat diakomodir dengan baik guna membawa perubahan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika.
Salah satu aspirasi yang mengemuka dalam reses kali ini adalah dorongan dari warga agar seorang mama Papua berharap. Pemerintah Daerah lebih berpihak pada pelaku UMKM lokal, khususnya Mama-Mama Papua penjual pinang.
Warga meminta agar alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) dioptimalkan untuk program pelatihan usaha dan bantuan modal usaha yang menyentuh langsung ke akar rumput. Merespons hal tersebut, Yan Piterson Laly yang juga merupakan anggota Komisi III DPRK Mimika menyatakan siap mengambil langkah cepat.
“Terkait persoalan ekonomi Mama-Mama Papua penjual pinang, dalam waktu dekat saya bersama perwakilan mama-mama akan segera menemui Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait untuk mengupayakan solusi dan tindak lanjut konkret,” ujar Yan.
Selain masalah ekonomi, masalah tingginya angka pengangguran di Kota Timika menjadi sorotan tajam warga yakni Mathen Moningka. Masyarakat mendesak pengawasan ketat dari DPRK dan meminta agar penerimaan tenaga kerja dari luar Timika maupun luar Papua dihentikan, demi memprioritaskan penyerapan pencari kerja (pencaker) lokal.
Yan menegaskan bahwa pihak dewan tidak tinggal diam. Hingga saat ini, DPRK Mimika terus berkoordinasi dan mengawal isu krusial ini bersama semua instansi terkait.
“Sebagai tindak lanjut dari aspirasi reses ini, dalam waktu dekat kami akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak-pihak terkait, baik manajemen perusahaan maupun kontraktor yang beroperasi di Timika,” tegas Yan.
Pansus Moker Tegaskan Komitmen Kemanusiaan untuk 2.000 an pekerja.
Di sela-sela agenda reses, Yan Laly juga menyempatkan diri menemui perwakilan keluarga besar pekerja yang terdampak aksi mogok kerja (moker). Ia memastikan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Moker DPRK Mimika tetap solid dan berkomitmen penuh mengawal proses penyelesaian kasus yang melibatkan sekitar 2.000-an pekerja tersebut hingga tuntas.
Bagi DPRK Mimika, penyelesaian masalah ini bukan lagi sekadar persoalan administratif atau regulasi, melainkan murni masalah kemanusiaan yang wajib diselesaikan.
“Persoalan kemanusiaan menjadi poin utama dan roh utama di balik terbentuknya Pansus Moker DPRK Mimika. Kami berkomitmen menjaga mandat ini dan mengawal prosesnya hingga selesai,” pungkas Yan Laly. (Ray)
