Aktivis Muda Mimika, Geofani Pogolamun.(FOTO:Istimewa)
TIMIKA|Refleksi Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Mimika diwarnai kritik tajam terhadap pemerintah daerah. Generasi muda dan masyarakat adat menuntut ruang partisipasi nyata dalam perumusan kebijakan, bukan sekadar janji pembangunan tanpa keberpihakan.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Kabupaten Mimika semestinya menjadi momentum refleksi mendalam bagi pemerintah daerah, alih-alih sekadar perayaan tahunan yang dipenuhi pidato seremonial tentang persatuan dan masa depan bangsa.
Hal tersebut disuarakan secara tegas oleh seorang aktivis muda Mimika, Geofani Pogolamun. Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda hari ini harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat, terutamanya dalam menjawab persoalan pendidikan, ketimpangan sosial, kesejahteraan masyarakat adat, isu ekologis, serta masa depan generasi muda Papua di Kabupaten Mimika.
“Hari ini, kita perlu bertanya dengan tegas: apa arti Sumpah Pemuda ketika persoalan pendidikan masih menjadi beban bagi banyak anak Papua, keluhan masyarakat terus bermunculan, dan kebijakan publik justru kerap dirasakan berjalan sepihak tanpa melibatkan mahasiswa, pemuda, serta unsur masyarakat adat yang terdampak langsung?” ujar
Geofani dalam pernyataan resminya, Rabu (28/10).
Geofani menilai, pemerintah daerah seharusnya tidak hanya pandai berbicara tentang pembangunan namun mengabaikan suara masyarakat di lapangan.
Kebijakan yang disusun di balik meja tanpa mendengar jeritan rakyat dinilai menempatkan masyarakat sekadar sebagai objek pembangunan, padahal mereka memiliki hak penuh untuk didengar, dilibatkan, dan menentukan masa depan daerahnya sendiri.
Persoalan Pendidikan dan Hak Masyarakat Adat yang Terabaikan
Dalam catatannya, persoalan pendidikan di Mimika bukanlah masalah kecil yang bisa diselesaikan sekadar dengan janji-janji manis dan seremoni. Pendidikan adalah fondasi utama masa depan generasi Papua.
“Jika biaya pendidikan semakin membebani keluarga, akses pendidikan belum merata, dan berbagai keluhan mahasiswa tidak ditanggapi secara serius, lalu kepada siapa generasi muda harus berharap?” tanyanya retoris.
Kritik serupa juga dilayangkan terhadap penanganan persoalan sosial masyarakat adat. Pembangunan, kata Geofani, seharusnya menghadirkan keadilan, kesejahteraan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Pembangunan yang mengabaikan partisipasi publik justru berisiko melahirkan ketimpangan dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan rakyatnya.
Pihaknya mempertanyakan arah kebijakan yang kerap diambil tanpa ruang dialog yang terbuka. Ia menyayangkan jika suara mahasiswa dan pengalaman masyarakat adat yang hidup dan menghadapi langsung dampak kebijakan tidak dijadikan pertimbangan penting oleh pemerintah.
Menolak Dianggap Penghalang, Menuntut Ruang Partisipasi Nyata
Geofani menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat adat bukanlah penghalang pembangunan, melainkan bagian penting dari solusi. Kritik yang disuarakan tidak bertujuan untuk menjatuhkan pihak mana pun, melainkan sebagai pengingat bahwa kekuasaan memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melayani rakyat.
Ke depan, aktivis muda Mimika ini mendesak Pemkab Mimika untuk membuka ruang partisipasi yang nyata dan inklusif bagi mahasiswa, aktivis muda, organisasi kepemudaan, tokoh adat, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan strategis.
“Evaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara terbuka, keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti, dan setiap program pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar Sumpah Pemuda tidak menjadi slogan kosong yang diulang tiap tahun, sementara persoalan generasi muda dibiarkan tanpa solusi.
“Jangan berbicara tentang Indonesia Emas jika anak-anak Papua masih berjuang mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak. Jangan berbicara tentang kemajuan daerah jika suara masyarakat yang terdampak justru dikesampingkan.”
“Kami, aktivis muda Mimika, tidak ingin mewariskan kepada generasi berikutnya sebuah daerah yang kaya akan sumber daya, tetapi miskin keadilan, kesempatan, dan keberpihakan,” tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya pada momentum Sumpah Pemuda ini, Geofani menantang pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa semangat persatuan bukan sekadar kata-kata. Libatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, dengarkan mahasiswa, hormati masyarakat adat, dan pastikan masa depan generasi Papua tidak dikorbankan demi keputusan yang tidak berpihak.
“Sumpah Pemuda bukan sekadar janji untuk bersatu, melainkan keberanian untuk memperjuangkan keadilan. Ketika suara generasi muda diabaikan, ketika pendidikan menjadi beban, dan ketika masyarakat adat tidak dilibatkan, maka tugas kami adalah bersuara, mengkritik, dan menuntut perubahan secara bertanggung jawab,” tutupnya.
Penulis: Geofani Pogolamun (Aktivis Muda Mimika)
Editor: Tim Redaksi
