MIMIKA,TP.COM | Rapat Paripurna III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika Tentang Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023.
yang dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRD Mimika, Alex Tsenawatme, yang didampingi Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, S,Sos M.Si dan dihadiri juga oleh Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut, para pimpinan Forkopimda, Kepala OPD di lingkup Pemkab Mimika serta undangan lainnya.
Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika yang telah menerima dan membahas KUPA dan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023.
Dalam pembahasan materi dimaksud telah berlangsung dalam suasana saling mendukung sebagai mitra sejajar antara legislatif dan eksekutif serta menyepakati sejumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan di kabupaten mimika. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa sebagaimana telah disampaikan pada pengantar nota-keuangan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 bahwa fiskal daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
• Terkait dengan kondisi cuaca dan curah hujan yang sangat tinggi di Kabupaten Mimika, pemerintah mengantisipasi beberapa daerah yang rawan terhadap terjadinya genangan air atau banjir dengan memprogramkan pembangunan drainase pada daerah-daerah dimaksud, diantaranya di jalan busiri dan jalan sam ratulangi yang telah dilakukan pada tahun anggaran induk 2023. Selain itu telah dialokasikan juga anggaran untuk melakukan normalisasi daerah aliran sungai (das), penataan daerah aliran sungai, mitigasi kawasan rawan bencana dan Penanganan korban bencana alam.
• Terkait dengan target pendapatan yang telah ditetapkan, pemerintah kabupaten mimika telah mengacu kepada perundang-undangan tentang pendapatan daerah dan saat ini, untuk kedepannya telah mengantisipasi lagi untuk menaikan pendapatan yang bersumber dari saham divestasi PT. Freeport indonesia. Didalam pengelolaan belanja yang bersumber dari apbd kabupaten Mimika, pemerintah daerah tetap mengacu kepada aturan pengelolaan keuangan daerah dan tetap mendapat persetujuan dari DPRD dalam pembahasan perda APBD dan perda APBD perubahan.
• Terkait dengan pemberantasan miras, saat ini pemerintah daerah akan membentuk tim penertiban dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Jawaban ini sekaligus menjawab pandangan umum dari fraksi Perindo dan fraksi Demokrat.
• Jawaban terhadap pandangan umum Fraksi Nasdem;
• Sehubungan dengan penyerapan anggaran yang masih rendah, telah dilakukan rapat-rapat koordinasi pimpinan OPD yang dipimpin oleh Kepala Daerah untuk percepatan barang/jasa, Pelaksanaan pengadaan meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka percepatan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan disetiap OPD. Hal ini sekaligus menjawab pandangan umum dari Fraksi Gerindra, Fraksi Perindo dan Fraksi PKB.
• Terkait dengan tingginya belanja pengadaan tanah, dapat dijelaskan bahwa, Pengadaan tanah diperuntukan untuk pembangunan perkantoran dalam rangka menjawab kapasitas pelayanan di kantor pusat pemerintahan yang sudah tidak memadai sebagai akibat dari bertambahnya struktur organisasi perangkat daerah untuk mendekatkan pelayanan dengan masyarakat.
Kemudian, untuk pelebaran jalan dan pembukaan jalan baru, dimaksudkan untuk mendukung program strategis nasional yang diamanatkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2023 tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua tahun 2022-2041.
• Telah dilakukan peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi udara dengan peningkatan lapangan terbang perintis diantaranya hoya, noema, alama, bela, jila dan jita serta, adanya pemberian subsidi angkutan udara bagi orang dan barang yang penganggarannya bersumber dari APBD dan APBN.
• Untuk pelayanan publik sektor perhubungan laut, saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika telah memberikan bantuan 2 unit kapal untuk dikelola oleh pengusaha OAP. Selain itu saat ini pemerintah daerah sedang mempersiapkan regulasi tentang pemberian subsidi transportasi laut bagi orang dan barang.
• Untuk pelayanan publik sektor transportasi darat, Pemerintah Daerah telah dan sedang membangun beberapa dermaga apung dan tambatan perahu untuk kebutuhan masyarakat yang berada di Kampung Amar, Jita dan Manasari. Pembangunan dermaga dan tambatan perahu akan dilaksanakan secara bertahap di kampung-kampung yang berada di wilayah pesisir. Hal ini sekaligus menjawab Pandangan umum Fraksi Gerindra.
• Sehubungan dengan pandangan umum tentang kawasan industri dan jasa, saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika sedang menyusun kajian tentang kawasan industri kabupaten mimika serta membangun infrastruktur untuk mendukung timika sebagai kota industri dan jasa. Terkait dengan kantor penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI), Pemerintah Provinsi Papua tengah telah memberikan persetujuan kantor PPHI tersebut berkedudukan di Kabuapaten Mimika.
• memenuhi kompetensi pengadaan barang dan jasa, saran dan masukkannya akan menjadi perhatian dan skala prioritas dalam peningkatan SDM pengadaan barang dan jasa.
• Jawaban Pemerintah daerqh terhadap pandangan umum Fraksi Partai Demokrat, yaikni :
1.Sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mimika memfokuskan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan secara bertahap untuk meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan jenjang pendidikan dan pengurangan beban orang tua siswa. saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika sedang menyusun regulasi tentang pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dalam rangka mengurangi beban orang tua.
• Terkait dengan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Mimika terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan membangun sarana dan prasarana di pegunungan dan pesisir serta peningkatan pemerataan tenaga medis disetiap fasilitas kesehatan. Terkait dengan penurunan stunting Pemerintah Kabupaten Mimika telah membentuk tim penanggulangan dan pencegahan stunting yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
• Berkaitan dengan pemerataan pembangunan di kota dan pedalaman Pemerintah Kabupaten Mimika tetap mengupayakan pemerataan pembangunan disegala sektor terutama ketersediaan fasilitas umum. Terkait dengan pengadaan bis anak sekolah dan bis antar kampung telah diakomodir dalam APBD Perubahan 2023.
• Terkait dengan peningkatan sektor ekonomi pembangunan dan pengembangan sumber daya alam diluar sektor tambang, Pemerintah Kabupaten Mimika telah dilakukan melalui OPD teknis terkait.
Pewarta:Rayar_
