Foto: Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob.
TIMIKA,TP.COM| Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, dengan tegas mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses pelantikan dan rolling pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal 5 Desember lalu. (8/12/2023)
Melalui sambungan telepon, Rettob menyampaikan rasa penyesalannya, menyoroti bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan dampak negatif terutama dalam pelayanan masyarakat.
“Sangat disayangkan, melalui rolling kemarin, kami tidak bisa menunjukkan niat pelaksanaan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar JR dengan nada kecewa.
Dalam konteks persiapan akhir tahun dan menghadapi pemilihan umum, perombakan jabatan terkesan tidak terarah dan acak-acakan. Camat dan berbagai jabatan digantikan tanpa pertimbangan yang jelas, termasuk kasus kontroversial seorang guru yang menduduki posisi camat.
“Tinggal dua bulan lagi pemilihan umum, tapi digantilah semua camatlah, segala macamlah. Dan sangat disayangkan, ada guru yang menjadi camat, yang menggantikan orang yang tamat dari STPDN. Itu kan tidak betul, bukan apa-apa tapi silahkan saja kalau tidak ada orang iya.”
Pada saat yang sama, kabupaten ini tengah melakukan pendataan perekrutan pegawai honorer untuk menjadi PPPK, CPNS, dan lain-lain. Keputusan untuk mengganti seluruh kepengurusan pegawai di badan kepegawaian menuai kecaman, karena dianggap merugikan pegawai dan menghambat proses administrasi, terutama dalam sistem keuangan.
Menyoroti perubahan jabatan, JR mengkritisi pelanggaran aturan yang terjadi, seperti CPNS yang langsung diangkat menjadi eselon IV. “Aturannya bahwa dia harus menduduki jabatan pada posisi itu 3 di dalam jabatan, 2 tahun dalam kepangkatan, baru dia boleh naik eselon. Tapi sekarang ini aneh, ada CPNS yang diangkat langsung jadi eselon IV, sekarang ini. Ini yang terjadi.”
Dirinya juga sangat sedih dengan kejadian tersebut, dimana para ASN khususnya mereka yang anak suku asli Mimika Amungme dan Kamoro terlihat habis diterbas oleh rolling kemarin, “Saya ingin menegaskan, saya akan berada di sisi pegawai ASN, terutama mereka yang berasal dari suku Amungme Kamoro, yang mungkin merasa dizolimi atau merasa tidak adil akibat perubahan yang terjadi.
Saya menyadari bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak besar, terutama bagi mereka yang telah berkontribusi dan berdedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat.”
Dengan menekankan keterlibatan dan dukungan terhadap pegawai ASN, khususnya yang berasal dari suku Amungme Kamoro, pernyataan Rettob mencerminkan komitmennya untuk mendengar dan memahami perasaan serta konsekuensi yang dirasakan oleh kelompok tersebut dalam konteks rolling pejabat yang kontroversial.
Ia juga memberikan peringatan agar tidak mencoba menerima tunjangan secara tidak benar di tengah ketidakpastian ini. Ia menyebut bahwa pelantikan pergantian pejabat di akhir tahun selalu menimbulkan kecurigaan di masyarakat, dan hal ini perlu mendapatkan perhatian serius.
“Kepada seluruh ASN yang dilakukan pelantikan kemarin, saya menghimbau untuk tidak menerima tunjangan karena akan bermasalah dan merugikan diri sendiri nantinya”
Dengan nada prihatin, JR mengakhiri pernyataannya dengan menggambarkan situasi di Mimika, “Kita pernah mendapat penghargaan yang mana sementara menuju penataan. Saya kira mereka demo, itu wajar.”
Pernyataan kontroversial ini memberikan gambaran penuh warna terkait keadaan politik dan administratif di Kabupaten Mimika, menyoroti perubahan yang mendalam dan dampaknya terhadap masyarakat serta aparatur pemerintahan setempat.
Pewarta/Editor:Ongky
