news  

Dewan Desak Pemerataan Layanan Pendidikan, “Tidak Ada Kesan Pro-Kontra Antara Sekolah Yayasan Dan Negeri”

TIMIKA| Anggota DPRD Kabupaten Mimika, Rampeani Rachman, yang mewakili daerah pemilihan (dapil) 6, menyerukan pentingnya keadilan dalam pendidikan bagi sekolah yayasan dan negeri di wilayah tersebut. (17/02/2025)

Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa kesenjangan dan ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan masih menjadi persoalan serius, terutama di daerah pesisir yang menjadi fokus perhatiannya.

“Daerah pesisir adalah wilayah yang sejak awal menerima pendidikan melalui yayasan Katolik, namun saat ini pelayanan dari pemerintah daerah masih kurang maksimal,” tegasnya.

Ia mengajak Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika untuk lebih intensif bekerja sama dengan yayasan-yayasan pendidikan, mengingat anak-anak yang dilahirkan dari sekolah yayasan maupun negeri memiliki status yang sama sebagai warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Rachman menegaskan bahwa yayasan pendidikan adalah mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Meskipun ada aturan dan regulasi tertentu yang harus diikuti, ia berharap tidak ada kesan pro-kontra antara sekolah yayasan dan negeri.

“Yang terpenting adalah pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus memberikan pelayanan yang adil bagi semua anak bangsa, bukan hanya untuk sekolahnya, tetapi untuk kesejahteraan anak-anak dan para guru,”katanya.

Selain itu dirinya menyoroti kesejahteraan guru-guru di sekolah yayasan yang seringkali terabaikan, meskipun kurikulum yang digunakan oleh sekolah yayasan sama dengan sekolah negeri, kesejahteraan guru-guru di yayasan masih jauh dari memadai.

“Guru-guru di yayasan berdiri di atas kaki sendiri, namun mereka mengajar dengan kurikulum yang sama. Keadilan dalam kurikulum sudah terpenuhi, tetapi kesejahteraan mereka masih perlu diperhatikan,” ujarnya.

Rachman meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada guru-guru di daerah pesisir dan pegunungan yang menghadapi tantangan ekonomi dan fasilitas yang terbatas.

“Biaya transportasi yang tinggi dan kebutuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah kota harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan,” tambahnya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi program pemerintah yang telah membayar uang sekolah di beberapa yayasan pendidikan. Ia berharap program ini dapat diperluas ke semua sekolah yayasan agar kesejahteraan guru-guru di yayasan dapat lebih terjamin.

“Saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah memulai program ini. Namun, saya harap ini bisa dikembangkan ke semua sekolah yayasan agar kesejahteraan guru-guru di yayasan juga terlindungi,” pungkasnya. (ray)