Ketua Aliansi Pemuda Kamoro Rafael Taorekeyau Saat Bertemu Belasan Tenaga Guru Honorer Yang Di Rumahkan.(11/03/2025)
TIMIKA| Bertemu Aliansi Pemuda Kamoro (APK) Sejumlah Guru Honorer Orang Asli Papua (OAP) Mengaku Di Rumahkan Tanpa Kejelasan Akan Nasib Mereka. (10/03/2025)
Mirisnya surat pemberhentian puluhan tenaga guru orang asli Papua (Kamoro) telah di keluarkan dan ditanda tangani oleh beberapa kepala sekolah dasar di kabupaten Mimika-Papua Tengah.
Anehnya surat pemberhentian itu hanya berupa nota dinas bukan surat keputusan (SK) hanya menyertakan kop Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.
Kepada tambelopapua.com, ketua Aliansi Pemuda Kamoro (APK) Rafael Taorekeyau mengatakan. Sebagian besar tenaga guru honorer asli suku kamoro menjadi korban, atas pergantian dari tenaga guru PPPK.
“Hari ini mereka di rumahkan, maka hari ini juga mereka berstatus pengangguran atau tidak punya pekerjaan”, ungkap Rafael.
Tambah Rafael, APK menduga hal ini sengaja dilakukan, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lanjut Rafael, terdapat tenaga guru yang masih di perpanjang kontrak kerja beberapa bulan kedepan hingga bulan mei namun dengan nasib yang tidak jelas.
Menurutnya (APK) meminta pemkab Mimika dalam waktu dekat segera menjelaskan terkait persoalan anak anak kamoro ini. Dan APK menegaskan tidak boleh ada pihak manapun melakukan praktek praktek yang merugikan hak-hak dasar orang asli Amungne Kamoro di Timika.
“Kedepannya kami akan menyurat kepada pemkab Mimika yakni PJ Bupati Mimika dan Dinas Pendidikan untuk mereka menjelaskan terkait persoala ini (audiensi) bersama Aliansi Pemuda Kamoro juga sejumlah guru yang telah dirumahkan”.
Tambah Rafael, Aliansi Pemuda Kamoro menegaskan pemkab Mimika segera lakukan pertemuan, dan wajib prioritaskan orang asli Mimika, Amungme dan Kamoro.
“Kami tegaskan pemkab segera lakukan audiens bersama APK dan guru guru asli kamoro, kami juga tegaskan pemkab Mimika harus prioritaskan anak asli suku Amungme Kamoro tidak boleh karena kepentingan kalian merampas hak kami pemilik hak ulayat” , tegasnya.
APK juga sangat menyayangkan sikap DPRK Mimika yang tidak respon cepat terkait persoalan yang di hadapi orang asli Papua di tanahnya sendiri.
“Harunya DPRK tau terkait persoalan ini, karena di diberitakan oleh beberapa media tapi sayangnya hingga kini belum ada tindakan dari DPRK baik Legislatif dan DPRK pengangkatan otsus”. (Ray)
