Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika adalah Ouceu Satyadipura.
TIMIKA, Tambelopapua.com-
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan produksi babi di Mimika, yang menyebabkan harga daging babi naik signifikan. Kenaikan harga ini membuat masyarakat mencari alternatif yang lebih murah, seperti mengonsumsi perut babi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika adalah Ouceu Satyadipura saat ditemui awak media pada, Rabu (21/5) mengatakan, harga yang ditawarkan pedagang sering kali berbeda dengan yang tercatat di spanduk, contohnya harga yang tercatat Rp 200.000, namun di lapangan mencapai Rp 250.000.
“Solusi adalah membuka impor babi dari daerah lain yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menekan harga, dan menghindari penyebaran penyakit seperti Classical Swine Fever (CSF) dan African Swine Fever (ASF) yang dapat berdampak besar pada peternakan babi,”ucapnya.
Ouceu Satyadipura menyebutkan, konsumsi Daging Babi di Indonesia berdasarkan data OECD 2019, konsumsi per kapita daging babi di Indonesia mencapai 2,4 kg, lebih tinggi dibandingkan daging sapi yang hanya 1,8 kg.
Sementara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan konsumsi daging babi tertinggi, mencapai 50% dari total konsumsi daging di daerah tersebut.
Peluang pengembangan ternak babi di NTT masih besar karena konsumsi daging yang tinggi dan populasi babi yang banyak. Namun, tantangan seperti penyakit hewan menular dan cara pemeliharaan yang masih tradisional perlu diatasi untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan peternak.
Ouceu Satyadipura menyampaikan, harga babi menjadi perhatian penting dalam penghitungan inflasi, meskipun tidak semua orang mengonsumsi babi.
BPS memiliki peran penting dalam menghitung inflasi dan menentukan komoditas yang akan dimasukkan dalam penghitungan inflasi.
BPS harus melakukan koordinasi dengan pusat untuk menentukan apakah babi dapat dikeluarkan dari penghitungan inflasi, kemudian penghitungan inflasi harus mengikuti kaidah statistik yang berlaku dan dapat dibandingkan antara satu wilayah dengan wilayah lain.
” Konsumsi babi masih lumayan tinggi di beberapa daerah, terutama di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya mengonsumsi babi, oleh karena itu, penghitungan inflasi harus mempertimbangkan konsumsi babi di daerah-daerah tersebut,”katanya.
Kebijakan lokal dapat mempengaruhi penghitungan inflasi, terutama jika babi merupakan komoditas yang penting di daerah tertentu, BPS harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam penghitungan inflasi,”pungkasnya. (Lan)
