Pansus Moker DPRK Mimika Usai Bertemu Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja Ir. H. Said Iqbal, M.E.(FOTO:Ray)
JAKARTA| Panitia Khusus Mogok Kerja ( PANSUS MOKER) Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Mimika, bertemu Penasehat Khusus Presiden RI Prabowo Subianto, Bidang Tenaga Kerja Ir. H. Said Iqbal, M.E. yang baru dilantik Presiden tanggal 8 Juni 2026. (27/6/2026)
Pertemuan resmi itu dilakukan di Gedung Mandiri kawasan kebun jeruk jakarta. Secara resmi hadir seluruh anggota Pansus Moker DPRK Mimika yakni Derek Tenouye (Ketua Pansus), Abrian katageme (Wakil Ketua) Yan pieterson,Laly (Sekretaris), Elias Mirip (Anggota), Aser Gobai (Anggota), Merry Pungutan (Anggota), Ancelina Beanal (Anggota), Adolina Magal (Anggota).
Didampingi staff Ahli Pansus Moker, sekaligus kuasa hukum Pekerja dari LBH Papua Emanuel Gobai, dan Kordinator Buruh mogok kerja PTFI Billy Laly, bersama Obet Mbiam-biam.
Dalam pertemuan tersebut Ketua Pansus Derek Tonouye manjelaskan maksud dan tujuan kehadiran Tim Pansus Moker DPRK Mimika, saat ini merupakan payung perlindungan terhadap persoalan tenaga kerja yang tengah di alami ribuan pekerja di kabupaten Mimika, selama kurang waktu sembilan tahun belum ada kehadiran Negara untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di Papua Tengah.
“Kami datang kemari, bertemu bapak Said Iqbal sebagai penasehat khusus presidan karena adanya persoalan buruh, dimana selama sembilan tahun negara dinilai tidak mampu selesaikan, sehingga kehadiran negara menjadi pertanyaan besar? Kemana pemerintah kita”.
Tambah derek sembilan tahun bukanlah waktu singkat dimana adanya persoalan tenaga kerja, namun sisi kemanusian parah buruh moker yang membuat adanya pembentukan pansus moker untuk bekerja keras menyelesaikan persoalan tersebut.
Pihaknya juga meminta agar Negara hadir memberikan rasa keadilan kepada 2406 lebih pekerja buruh PT Freeport Indonesia di Papua yang masih berstatus mogok kerja, berjuang dari tahun 2017 hingga saat ini.
Sebagai ketua yang ditunjuk untuk memimpin tim Pansus, Derek menegaskan komitmennya untuk berdiri di barisan paling depan guna mengawal nota pertama yang menyatakan mogok ribuan buruh sah secara hukum, dan telah dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dokumen. Dirinya bersama Tim Pansus menyatakan siap mempertanggungjawabkan tugas tersebut demi membela hak-hak masyarakat yang mengadu kepada perwakilan rakyat setiap hari.
“Kami duduk di sini bukan karena kepentingan partai politik atau pemerintah pusat, melainkan karena ada rakyat. Ada masyarakat yang setiap hari datang mengeluh kepada saya, menanyakan bagaimana penyelesaian hak-hak mereka setelah memberikan suara,” ujar Derek dalam keterangannya.
Pansus Moker memberikan batas waktu yang jelas kepada Pemerintah Pusat di jakarta dan pihak-pihak terkait untuk segera merespons dan menyelesaikan tuntutan dari persoalan ketenagakerjaan di daerah.
“Saya akan tunggu sampai bulan Agustus. Ini adalah masa kerja Pansus selama enam bulan. Jika sampai bulan Agustus persoalan ini tidak ada realisasi dan penyelesaian, saya akan memimpin langsung aksi di Kabupaten Mimika,” tegas Derek.
Kesempatan yang sama penasihat khusus Presiden Said Iqbal, memberikan pandangan dalam pertemuannya bersama Panitia Khusus (Pansus Moker) DPRK Mimika hari ini. Dalam pertemuan tersebut, ia memperjelas perannya dalam memberikan analisis kebijakan, saran, serta pendapat langsung kepada Presiden Prabowo.
Sayid Iqbal menyatakan siap mengoptimalkan tugas khusus guna mendorong penyelesaian persoalan yang tengah dikawal oleh Pansus Moker DPRK Mimika.
Lanjut Said Iqbal, pihak akan membuka peluang untuk meminta instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar dapat mengintervensi persoalan ini secara lebih terarah. Dengan dasar tersebut, pihaknya akan berkoordinasi erat dengan kementerian terkait yang memiliki wewenang eksekusi di lapangan.
“Produk kami adalah analisis kebijakan dan menerima tugas khusus. Setelah memberikan analisis, tentu saya akan menyampaikan kepada Presiden, bisa tidak saya mendapat perintah khusus untuk menyelesaikan kasus ini? Berdasarkan hal ini, saya nanti pasti bekerja sama dengan kementerian karena eksekusinya ada di sana,” tutup Said Iqbal. (Ray)
