Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.(FOTO:ray)
JAKARTA| Penasehat Khusus Presiden Bidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa Pemerintah tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan sengketa tenaga kerjaan yang menimpa ribuan mantan karyawan PT Freeport Indonesia.
Tercatat, sebanyak 2.374 karyawan telah terombang-ambing tanpa kejelasan status hukum maupun hak pesangon selama sembilan tahun.
“Tadi saya hanya memberikan informasi bahwa kami sedang menangani 2.374 karyawan PT Freeport Indonesia yang di-PHK sudah 9 tahun, yang tidak ada kejelasan. PHK atau tidak PHK, berapa pesangonnya, itu tidak ada kejelasan,” ujar Said Iqbal saat ditemui awak media di gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Guna mengurai benang kusut yang sudah berlangsung hampir satu dekade ini, Said Iqbal menjadwalkan pertemuan formal dengan jajaran direksi PT Freeport Indonesia pada pekan depan.
Pertemuan strategis tersebut direncanakan bakal digelar di Kantor Penasehat Khusus Presiden yang berlokasi di Wisma Mandiri II, Jakarta.
“Kita ingin mencari solusi yang terbaik. Terbaik buat masyarakat Papua, terbaik buat buruh-buruh yang ter-PHK selama ini, 2.374 orang sampai 9 tahun, dan terbaik tentu untuk perusahaan,” tuturnya.
Said Iqbal menggarisbawahi bahwa fokus utama dari mediasi ini adalah mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Pemerintah mendukung penuh keberlanjutan investasi dan operasional PT Freeport di Indonesia, namun dengan catatan hak-hak pekerja wajib dipenuhi sesuai undang-undang.
“Kita ingin perusahaan jalan, tapi hak buruh tidak boleh diabaikan,” tegas Said Iqbal menutup wawancara.
Kasus PHK massal ribuan karyawan Freeport ini menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) besar di sektor ketenagakerjaan yang kini diintervensi langsung oleh Kantor Penasehat Khusus Presiden guna memastikan keadilan bagi masyarakat Papua dan para pekerja yang terdampak.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Freeport Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pemanggilan tersebut. Media ini telah mencoba menghubungi pihak manajemen melalui pesan singkat WhatsApp, namun belum mendapatkan respons. (ray)
