MIMIKA,|Fraksi Perindo Gabungan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan 11 saran dan usulan terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Mimika tahun anggaran 2022 oleh Pj Bupati Mimika Valentinus S Sumito, pada Rapat Paripurna II Masa Sidang II yang berlangsung di ruang sidang Paripurna Kantor DPRD Mimika, Kamis (27/7/2023) siang tadi.
Ketua Fraksi Perindo-PSI, Drs Leonardus Kocu dalam pandangan umumnya mengakui, Pertama, setelah membaca dan dokumen hasil audit BPK RI terdapat 8 poin rekomendasi perbaikan dan pembenahan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah.
Kedua, Pemerintah diminta untuk memperhatikan dan melanjutkan pembangunan mulai dari desa ke kota, pemerintah terus memperhatikan pemerataan pembangunan antara kota, pegunungan dan pesisir.
“Ketiga, kami fraksi Perindo menyarankan kepada Kepala Daerah dan Sekertaris Daerah untuk memperhatikan alokasi dana yang cukup untuk operasional Pemerintahan Distrik, Kelurahan serta honor yang sesuai standar UMR/UMK bagi ketua-ketua RT,”sebutnya.
Keempat, pemerintah perlu memperhatikan rencana aspirasi masyarakat untuk pemekaran distrik, kampung dan rt-rt untuk mempermudah jangkauan dan pemerataanpelayanan. berdasarkan kunjungan lapangan komisi-komisi DPRD dan hasil reses anggota DPRD kami melihat dan mendengar langsung keluhan kepala distrik/kepala kelurahan dan ketua-ketua rt mengenai operasionalkantor, fasilitas kerja, serta honor-honor tidak sesuai dengan UMR/UMK.
Kelima, Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika pada waktu-waktu mendatang diharapkan tetap berpedoman pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, hasil musrembang dan pokok-pokok pikiran anggota dewan yang diperoleh melalui hasil reses.
“Keenam APBD Kabupaten Mimika Tahun 2022 dan tahun 2023 sebagian besar terserap di pembangunan gedung-gedung kantor beberapa opd yang mahal dan megah, yang mengakibatkan pemborosan dana, pembangunan pendidikan, kesehatan,ekonomi kurang mendapat perhatian. kami mintapemerintah perlu evaluasi berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pembiayaan Daerah,”katanya.
Ketujuh, bahwa Fraksi Perindo minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera merealisasi instalasi air bersih untuk warga mimika dansekitarnya, yang sudah mulai dibangun tahun lalu sampai hari ini belum selesai, Dinas PU juga diminta membenahi pembangunan drainage dan normalisasi sungai-sungai dalam kota yang belum maksimal.
Kedelapan, kami Fraksi perindo meminta kepada Pemerintah membagi dinas pendidikan menjadi dua dinas, yakni dinas pendikan dasar dan dinas pendidikan menengah agar mempercepat dan pemerataan pembangunan serta mempermudah pelayanan.
“Kesembilan, kami Fraksi Perindo minta kepada pemerintah perlu memperhatikan penggunaan dana otsus, sampai sekarang banyak orang papua dalam kota, di pesisir dan dipegunungan belum merasakan manfaat dana otsus belum disentuh pembangunan yang menggunakan dana otsus,”pintanya.
Masih menurut Leo Kocu, bahwa Fraksi Perindo minta kepada pemerintah dalam hal ini kabag hukum secara serius memperhatikan aspek penegakan hukum kabupaten mimika, beberapa perda yang perlu dievaluasi, tidak banyak tersedia perda-perda non APBD baik dari eksekutif maupun perda inisiatif DPRD.
Dan terakhir, kepada pihak Inspektorat diharapkan meningkatkan kinerja pengawasan penggunaan keuangan daerah, selama ini dilihatkan bahwa pengawasan penggunaan keuangan daerah kurang maksimal sehingga terjadi beberapa kasus yang melibatkan pemimpin daerah maupun kepala-kepala OPD.
