Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Papua Tengah, Yoseph Temorubun, SH.,MH.(Foto/zadrak)
TIMIKA,| Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah,Yoseph Temorubun, SH.,MH Menyoroti kebijakan Pemerintah kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan terkait pelayanan bus gratis yang di rencanakan segera berjalan. (28/03/2024)
YLBH Papua Tengah menilai, kerja sama Pemkab Mimika dengan pihak DAMRI terhadap pelayanan bus gratis tidak melalui mekanisme dan tepat sasaran,harusnya dilakukan melalui kajian mendalam yang matang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika.
Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat pada sasaran menyentuh langsung ke masyarakat khususnya orang asli Amugme dan Kamoro selaku pemilik negeri ini.
YLBH Papua Tengah menduga kebijakan tersebut ada dugaan mengarah pada kepentingan kiblatnya Pilkada tahun 2024.
“Kalau mau buat kebijakan atau program yang pro ke masyarakat dan tidak ada boncengan kepentingan politik mendingan program pelayanan trasportasi gratis lebih untuk masyarakat wilayah pegunungan dan pesisir pantai, lagi pula dalam kota lebih banyak dominasi non OAP, kenapa tidak dilakukan pelayanan untuk masyarakat di wilayah gunung dan pesisir pantai”
“Ingat bahwa masyarak lokal lebih banyak berdomisili di wilayah dekat pegunungan dan pesisir pantai pomako bukan berdomisili di dalam kota, kalaupun1 di kota maka presentasinya hitungan dengan jari yang lebih banyak berdomisili di dalam kota masyarakat non OAP”.
Menurutnya saat ini masyarakat asli Papua dipesisir pantai dan pegunungan terkendal dengan tranportasi, jika di bandingkan pelayanan tranportasi dalam kota sehingga program pemda untuk menyentuh titik sasaran, akan lebih baik pemda fokus untuk pelayanan kemasyarakat di pesisir pantai dan pegunungan jauh lebih terhormat.
Yoseph Temorubun menilai saat ini APBD Kabupaten Mimika 7,5 Triliun,namun sepenuhnya belum menyentuh kepada pelayanan masyarakat yang tepat sasaran.Dirinya menilai masyarakat kecil pemilik hak Ulayat saat ini membutuhkan pelayanan yang menyentuh langsung.
“Untuk mengobati masyarakat dimana kabupaten Mimika saat ini mempunyai APBD 7,5 T. tetapi masyarakat tidak menikmati APBD 7,5 T maka pelayan trasportasi lebih diutamakan pada wilayah pegunungan dan pesisir menjadi skala prioritas Pemda kabupaten Mimika.
“YLBH Papua Tengah mendukung kebijakan Pemda Kabupaten Mimika jika pelayan tersebut tepat sasaran ke masyarakat di gunung dan pesisir pantai dibandingkan yang menikmati APBD 7,5 T elit berdasi, masyarakat hanya pasrah dengan keadaan yang ada”.
Menurut Direktur YLBH Papua Tengah,pelayanan prioritas bus gratis diwilyah kota khusus untuk anak-anak sekolah mulai dari SD, SMA, dan SMK, selain itu pelayanan juga kepada masyarakat lokal di wilayah pegunungan dan pesisir pantai karena mereka berpikir ke kota dengan biaya transportasi yang besar ini yang perlu Dishub menjadikan skala prioritas pelayanan kepada masyarakat lokal.
Menurut Yoseph selama ini masyarakat kecil hanya mendengar besarnya APBD Kabupaten Mimika 7,5 Triliun tetapi yang mencicipi nilai 7,5 Triliun hanyalah kaum elit berdasi.
Sedangkan masyarakat kecil orang asli Papua hanya mengusap dada dan berfikir bagaimana cara ke kota dengan biaya transportasi yg mahal, belum lagi anak-anak mereka sekolah, kuliah di tambah biaya kebutuhan sehari-hari ini yang harus menjadi bahan renungan Pemerintah Kabupaten Mimika.Tegas Yoseph
Diketahui sebelumnya Pemerintah Kabupaten Mimika menyediakan angkutan umum berupa bus gratis kepada masyarakat yang hendak menjemput atau berangkat menggunakan Kapal Pelni yang sandar di Pelabuhan Poumako.
Hal ini setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Perusahaan Umum (Perum) Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) Cabang Mimika dalam penyediaan angkutan bus gratis, Rabu (27/3/2024).
Kepala Perum DAMRI Mimika Markus Randan mengatakan, ada 10 bus yang akan beroperasi dalam program angkutan gratis.
