Yulianto Adii Ketua BPD HMMI Daerah Papua Raya(Foto/BPD HMMI)
NABIRE|Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen se Indonesia daerah Papua raya (BPD HMMI), meminta penarikan aparat keamanan TNI POLRI non organik dan organik dari provinsi Papua Tengah Kabupaten Paniai. (16/4/2024)
Hal tersebut di sampaikan ketua BPD HMMI Papua raya Yulianto Addi, kepada media saat dijumpai di Nabire Papua Tengah.
Pihaknya menilai penempatan pasukan militer organik dan non organik, malah menambah panjang masalah kemanusiaan di Papua Tengah.
“Apabila operasi itu dilaksanakan secara profesional maka bisa diterima sebagian besar orang. Tapi ternyata operasi-operasi itu bukan menyelesaikan persoalan Papua, malah melahirkan masalah-masalah baru. Masalah kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Papua,” ujarnya.
Untuk itu, TNI POLRI diminta melaksanakan tugas secara profesional. Dalam hal ini pelaksanaan tugas anggota TNI POLRI di Papua harus sesuai dengan aturan yang mengatur institusi keamanan negara.
Ditambahkannya hingga saat ini kasus kekerasan terhadapa warga sipil masih terus terjadi dan bisa menjadi alasan orang-orang Papua ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), lantaran rentetan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan silih berganti terjadi di Bumi Cenderawasih.
“Keadaan itu wajar saja kalau orang Papua meminta untuk melepaskan diri dari negara ini. Orang Papua mau untuk merdeka dan biarkan mereka mengelola kehidupannya sendiri sebagai suatu bangsa dan saya kira itu hal-hal yang wajar saja.
Cuma memang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Papua (sekarang) masih berada di kedaulatan NKRI,” tandasnya.(ray)
