NEWS  

PT Honay Ajkwa Lorents Ambil Langkah Strategis Kelola Limbah Tailing PT Freeport Indonesia

Jajaran Direktur PT HAL Bersama Komisaris Saat Press Conferance Di Timika-Papua Tengah 17 Januari 2025.(Foto:rayar)

TIMIKA| PT Honay AJkwa Lorents (HAL) mengambil langkah strategis dalam pengelolaan limbah tailing PT Freeport Indonesia yang keberadaannya memberikan dampak positif bagi ekonomi, dan masyarakat apabila bisa dikelola dengan baik untuk keperluan kontruksi, semen,keramik dan beberapa bahan lainnya.(17/1/2025)

Pertemuan yang dikemas dalam Media Luncheon Bersama PT Honay Ajkwa Lorents (HAL) dilaksanakan disalah satu hotel di Timika, dihadiri oleh Direktur Utama, PT Honya AJkwa Lorents, Fenty Ajkwa Widiyawati, didampingi General Manager,  PT Honay Ajkwa Lorents, Hamdani, Kepala Government Relationship,  PT Honay Ajkwa Lorents, Muhammad Irsal Arfan, Komisaris Utama, PT Honay Ajkwa Lorent, Panius Kogoya, Kepala Cabang PT Honay Ajkwa Lorents, Melfi Dwi Andayani.

Direktur Utama, PT Honya Ajkwa Lorents, Fenty Ajkwa Widiyawati menyampaikan langkah strategis yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpinnya dalam mengelola limbah tailing PT Freeport yang dianggap berbahaya karena mengandung campuran kimia.

Fenty menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan terkait pengelolaan limbah tailing PT Freeport Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai analis limbah B3 dan Amdal dalam melakukan riset dan tantangan yang dihadapi sejak 2012.

“Kami pertama kali mengajukan permohonan ke departemen Environmental pada 2012 untuk meneliti wilayah tailing di tanggul timur dan barat. Setelah riset, kami menemukan potensi pemanfaatan tailing sebagai bahan baku industri. Namun, regulasi saat itu belum memungkinkan pengelolaan tersebut,” ujar Fenty, Timika, (Jumat (17/1/2025).

Ia menjelaskan bahwa tailing, sisa hasil produksi tambang bawah tanah, kerap dianggap limbah berbahaya karena kandungan kimianya, seperti sianida dan merkuri. Namun, hasil risetnya menunjukkan bahwa tailing dapat digunakan untuk bahan konstruksi, seperti batako, paving block, semen, keramik, hingga infrastruktur dermaga.

Kemudian pada 2018 dan 2019, Fenty dan tim mengajukan riset lanjutan serta permohonan ke Dinas Pertambangan Provinsi Papua mendorong keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni BUMN, PUPR, dan KLHK, pada 2021. SKB ini membuka peluang pengelolaan tailing melalui kemitraan antara swasta, BUMN, dan perusahaan daerah.

“Dari SKB tersebut, disimpulkan bahwa tailing tidak berbahaya jika dikelola dengan baik. Namun, akumulasi yang terus meningkat menjadi ancaman. Setiap hari, PT Freeport Indonesia menghasilkan hingga 300 ribu ton tailing, dan saat ini terdapat 1,4 miliar ton yang mengendap di kanal timur dan barat,” jelasnya.

Pada 2023, Fenty memperkenalkan PT Tambang Mineral Papua (TMP), perusahaan putra daerah yang bertujuan mengelola tailing untuk kepentingan industri dan masyarakat. Setelah pengajuan permohonan ke Provinsi Papua, persetujuan kemitraan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Freeport Indonesia ditandatangani pada Juli 2024.

“Kami telah menyusun kajian pendahuluan dan merancang program yang mencakup pembangunan infrastruktur, pelatihan SDM, dan penyediaan lapangan kerja,” kata Fenty.

Pelatihan SDM menjadi prioritas utama, terutama bagi masyarakat lokal, termasuk mereka yang putus sekolah. Program ini bertujuan menekan tingkat pengangguran dan kriminalitas di Mimika.

“Pelatihan dilakukan di Timika dan Sidoarjo. Kami memastikan mereka menerima upah minimum yang sesuai dengan standar Pemkab Mimika, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Fenty menekankan bahwa pengelolaan tailing memiliki potensi besar, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Dengan implementasi yang matang, pengelolaan ini dapat menjadi solusi bagi isu pendangkalan kanal dan peningkatan pendapatan daerah.

“Kami berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat lokal dapat terus terjalin untuk memanfaatkan limbah tailing secara optimal,” pungkas Fenty.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Honay Ajkwa Lorents, Panius Kogoya, menyampaikan harapannya agar pabrik keramik dan semen segera didirikan di Mimika.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya akan mengurangi angka pengangguran di Timika, tetapi juga menjadi solusi pengelolaan limbah tailing PT Freeport Indonesia yang berpotensi berdampak buruk jika tidak dikelola sejak dini.

“Kami berharap pabrik keramik dan semen di Mimika ini segera dibuka. Selain menyerap tenaga kerja lokal, pengelolaan tailing Freeport yang optimal dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan perekonomian daerah,” kata Panius di Timika, Jumat (17/1/2025).

Ia menegaskan bahwa limbah tailing, yang selama ini menjadi isu lingkungan, dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri konstruksi. Jika diolah dengan baik, tailing bisa digunakan untuk memproduksi batako, paving block, keramik, dan semen, yang dibutuhkan untuk pembangunan di Papua.

Panius juga mengingatkan bahwa dampak limbah tailing akan semakin besar jika dibiarkan tanpa pengelolaan.

“Jika tidak kita kelola dari sekarang, limbah ini bisa menjadi masalah serius. Padahal, dengan pengelolaan yang tepat, tailing dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat Mimika,” tegasnya.

Selain itu, pembukaan pabrik juga dinilai mampu menjadi solusi bagi pengangguran di Mimika. Ia menambahkan bahwa lapangan pekerjaan yang tercipta akan mengurangi angka kemiskinan dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah.

“Kami yakin langkah ini bisa menjadi momentum untuk membangun ekonomi Mimika yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat lokal akan mendapatkan pelatihan dan kesempatan kerja, sehingga tidak hanya bergantung pada sektor informal,” tambahnya.

Panius berharap rencana ini mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait. Menurutnya, sinergi antara pihak swasta dan pemerintah menjadi kunci untuk merealisasikan pembangunan pabrik ini.

“Semua pihak harus mendukung agar Mimika memiliki industri yang tidak hanya mengolah limbah, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur di Papua,” tutupnya.