Foto bersama Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika adalah Ouceu Satyadipura, perwakilan OPD yang dilakukan di Hotel Horison Ultima pada, Rabu (21/5).
TIMIKA, Tambelopapua.com-
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika menggelar kegiatan focus group discu (FGD) pembinaan statistik sektoral dan standar pelayanan, pencanangan desa cantik dan pokok statistik.
Kegiatan di buka secara langsung oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika adalah Ouceu Satyadipura, perwakilan OPD yang dilakukan di Hotel Horison Ultima pada, Rabu (21/5).
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika adalah Ouceu Satyadipura dalam sambutannya mengatakan, pemerintah pusat telah mencanangkan implementasi Satu Data Indonesia, yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Jokowi.
Pemda Mimika juga telah menurunkan peraturan terkait Satu Data Indonesia melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Satu Data Indonesia ini sangat penting, bukan hanya sebagai seremonial, tetapi untuk menyiapkan satu data yang sama yang akan dipakai oleh seluruh instansi untuk pengambilan kebijakan yang tepat.
Di level nasional, telah terbentuk Data tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi data dasar untuk menentukan penduduk miskin. Saat ini, seluruh data akan diintegrasikan berdasarkan Undang-Undang, termasuk data Registrasi Sosial Ekonomi dari BPS dan Bappenas, data PKH dari Kementerian Sosial, data penggunaan listrik dari PLN, dan data dari BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan.
“Dengan implementasi Satu Data Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat di Kabupaten Mimika,” upaya.
Pihaknya juga berupaya mengimplementasikan Satu Data Indonesia untuk meningkatkan kualitas data dan pengambilan kebijakan yang tepat. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika telah lama bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menghasilkan data yang akurat.
Dalam upaya mengintegrasikan data, BPS telah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang menjadi acuan untuk menentukan penduduk miskin. Seluruh data akan diintegrasikan dalam satu sistem, sehingga tidak ada lagi perbedaan angka antara BPS dan Disdukcapil.
Forum Group Discussion (FGD) diadakan untuk membahas cara mengintegrasikan seluruh kegiatan yang ada di tingkat daerah. BPS sebagai pembina data sektoral akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengumpulkan data dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, program Desa Cantik juga digalakkan untuk meningkatkan kemampuan desa dalam melakukan pendataan mandiri dan membuat infografis. Dengan demikian, setiap desa dapat memiliki pencatatan yang rapi dan akurat.
Implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Mimika diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan kerja sama dan kolaborasi antara seluruh institusi, diharapkan dapat mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ouceu menambahkan, berbagai instansi pemerintah dan akademisi sepakat untuk bekerja sama dalam menciptakan desa cantik yang lebih banyak lagi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan desa dalam melakukan pendataan mandiri dan membuat infografis.
Selain itu, program smart city juga akan diintegrasikan dengan program desa cantik untuk meningkatkan kualitas data dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Pojok statistik juga akan diperluas untuk mempermudah akses statistik bagi masyarakat, terutama dunia akademis.
“Kerja sama antar instansi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang pro masyarakat dan tepat sasaran,” katanya.
Sementara Wakil Bupati Mimika Emanuel, pemerintah memberikan apresiasi kepada BPS atas kontribusinya dalam menyediakan data yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan di daerah.
“Kita semua menyadari bahwa statistik sektoral yang disusun oleh perangkat daerah memiliki peran penting dalam menyusun indikator kinerja daerah serta mengevaluasi pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan,”katanya.
Sebabnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan bps sangatlah penting dalam mewujudkan satu data indonesia untuk seluruh pemangku kepentingan.
Wakil Bupati, juga ingin menegaskan bahwa rekomendasi statistik dari bps merupakan acuan penting untuk menjamin keselarasan dan keterpaduan data sektoral, rekomendasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen pengendali mutu agar data yang dihasilkan opd memiliki standar dan validitas yang dapat pertanggung jawabkan.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk lebih aktif berkoordinasi dengan BPS, khususnya dalam penerapan prinsip satu data indonesia di Kabupaten Mimika untuk dapat
mastikan bahwa semua data yang disajikan mendapat rekomendasi dari BPS,” katanya.
Selain itu, BPS juga telah menetapkan standar pelayanan statistik, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk mewujudkan birokrasi yang profesional transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Melalui kegiatan ini, ia berharap kita semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya statistik sektoral mekanisme rekomendasi statistik, dan standar pelayanan publik dengan begitu, kita mampu membangun sistem data yang kuat sebagai dasar dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan,”pungkasnya. (Lan)
