Presiden FSPMI Suparno, Presiden KSPI Said Iqbal, Bupati Bekasi Saat Mendampingi Kapolri Listio Sigit Prabowo Saat Silaturahmi Akbar.(FOTO:KSPI)
BEKASI|Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar silaturahmi akbar dengan Kapolri dan ribuan buruh dari tujuh kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, ini dihadiri lebih dari 2.000 buruh serta ratusan pimpinan perusahaan yang mewakili sekitar 1.200 korporasi nasional dan multinasional.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh Presiden FSPMI Suparno, Presiden KSPI Said Iqbal, Bupati Bekasi, serta jajaran Dewan Pimpinan Nasional Apindo. Kehadiran pimpinan Polri di tengah-tengah pekerja dan dunia usaha bertujuan memperkuat sinergi lintas sektoral guna membangun iklim investasi yang sehat sekaligus mendongkrak kesejahteraan kaum buruh.
Dalam sambutannya, Kapolri menekankan bahwa kemajuan dunia usaha dan kesejahteraan pekerja merupakan dua elemen yang tidak boleh dipertentangkan. Keduanya harus tumbuh beriringan demi memperkuat fondasi perekonomian nasional.
“Buruh harus sejahtera, tetapi pengusaha juga harus maju. Ini demi kepentingan bersama. Karena itu, mari kita jaga kondusivitas,” ujar Kapolri di hadapan ribuan buruh.
Dua Agenda Besar Buruh: Upah Minimum 2027 dan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Presiden FSPMI Suparno menyampaikan bahwa perlindungan kerja dan kepastian pengupahan menjadi prioritas utama kaum buruh, terutama di tengah proses penyusunan undang-undang ketenagakerjaan baru dan persiapan penetapan Upah Minimum 2027. Dialog ini dinilai krusial untuk meredam potensi peningkatan eskalasi aksi di tingkat akar rumput menjelang momentum pengumuman upah.
Senada dengan Suparno, Presiden KSPI Said Iqbal memaparkan dua agenda utama yang tengah diperjuangkan buruh, yaitu pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan kenaikan Upah Minimum 2027. Menurut Iqbal, kepastian hukum dan peningkatan daya beli buruh mutlak diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sebagai wujud komitmen menjaga stabilitas nasional, Said Iqbal memastikan bahwa sepanjang September 2026, KSPI tidak merencanakan aksi demonstrasi di tingkat nasional, meski tidak menutup kemungkinan adanya penyampaian aspirasi lokal di beberapa daerah.
“Kami ingin investasi tumbuh, perusahaan berkembang, dan lapangan pekerjaan semakin luas. Tetapi pertumbuhan itu juga harus berjalan beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan buruh,” tegas Said Iqbal.
Pertemuan di Kawasan Industri MM2100 ini ditutup dengan komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mengawal ketenangan kawasan industri, mewujudkan iklim investasi yang kondusif, serta mengangkat taraf hidup pekerja demi mewujudkan visi Indonesia Maju. (ray)
