Perwakilan Pekerja Freeport Indonesia Bersama Kuasa Hukum Lokataru Usai Bertemu Wakil Menteri Tenaga Kerja Beberapa Waktu Lalu Di Jakarta.(Foto:tangkap layar akun tiktok emanuel ebenezer)
TIMIKA| Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI Imannuel Ebenezer dikabarkan melakukan kunjungan kerja ke Area PT Freeport Indonesia di Timika- Papua Tengah, secara tertutup dan tanpa pelibatan dari unsur pemerintah Kabupaten Mimika. (23/7/2025)
Meskipun tidak ada aturan yang secara spesifik mewajibkan hal tersebut, koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa kunjungan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah, elemen masyarakat sipil dan Stakeholder Kementerian terkait yang berada di wilayah Kabupaten Mimika, Kata Perwakilan buruh mogok kerja Tri Puspital.
“Khusus Diwilayah Timika, Banyak Masalah Perburuhan yang perlu mendapat Atensi Khusus Oleh Pak Wamen Selaku Pemerintah, diantara nya adalah Kisruh Mogok Kerja Buruh versus PT Freeport Indonesia yang belum di selesaikan sejak 2017 silam hingga saat ini”.ucapnya
Kata Tri, Momentum Kedatangan Pak Wamen, sejujurnya menjadi harapan buat kaum buruh, dimana beberapa waktu lalu dalam postingan medsos Pak Wamen memberikan Statment bahwa terkait Permasalah Mogok Kerja Buruh PT freeport Indonesia, Privatisasi & Contraktor, Pihak Kementrian Tenaga Kerja akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten Mimika untuk melakukan Klarifikasi dan membangun upaya penyelesaian terhadap permasalah Mogok kerja yang dialami oleh 8300 lebih buruh/kaum Pekeja.
“Dengan tidak adanyanya kordinasi terkait kunjungan kerja Pak Wamen Dan Pemkab Mimika dalam kunjunganya, Kami memandang langkah ini sebagai tindakan tidak etis dan mengkhianati semangat transparansi serta keadilan sosial dalam penyelesaian kasus ribuan buruh korban PHK sepihak yang hingga kini belum menemukan keadilan”,tegas Tri.
> Kunjungan Ke Mimika, Pemerintah Tutup Mata
Perwakilan buruh mogok kerja Freeport di Timika yakni Billy Lali kepada media ini menambahkan, lebih dari 8 tahun sejak peristiwa mogok kerja massal 2017, ribuan buruh dan keluarganya masih menderita.
Terang Billy. Tanpa pengakuan hukum sebagai korban pelanggaran ketenagakerjaan, Tanpa pemulihan hak jaminan sosial (BPJS),tanpa restitusi atau pertanggung jawaban dari PT Freeport Indonesia Alih-alih membawa harapan akan keadilan, kunjungan diam-diam Wamenaker ini terkesan tutup mata dan justru memperkuat kesan adanya kompromi politik antara negara dan korporasi.
“Padahal, berbagai lembaga negara seperti Komnas HAM, Kemenkumham, dan Ombudsman telah mengeluarkan temuan dan rekomendasi kuat yang mendukung pemulihan hak para buruh”,katanya. Pihaknya juga menyampaikan beberapa tuntutan yang di sampaikan melalui rilis yang di terima media ini.
> Tuntun Kami:
* Transparansi penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait maksud, isi pertemuan, danhasil kunjungan Wamenaker ke PT Freeport Indonesia.
* Pertemuan terbuka dengan perwakilan buruh korban PHK dan keluarganya untuk menjelaskan posisi pemerintah secara jujur. Pembentukan tim independen lintas kementerian untuk menyelesaikan secara adil kasus PHK 2017 sesuai prinsip HAM dan konvensi ILO.
Pihanya menduga. Diamnya Wamenaker terhadap tragedi kemanusiaan yang menimpa ribuan buruh Freeport, disertai dengan kunjungan tertutup, adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara. (Pewarta/Redaksi tambelopua.com)
