Dinilai Lakukan Penipuan Publik, Pansus Moker Sebut Pernyataan Manajemen PT Freeport Indonesia Tak Sesuai Fakta

Ketua Pansus Moker DPRK Mimika Derek Tenouye(FOTO:ray)

TIMIKA| Panitia Khusus Mogok Kerja (Pansus Moker) angkat bicara menanggapi pernyataan Vice President (VP) Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, yang dimuat di salah satu media online di Timika. Pansus menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menjadi bentuk penipuan publik. (27/7/2026)

Ketua Pansus Moker DPRK Mimika Derek Tenouye menegaskan bahwa narasi yang disampaikan oleh pihak manajemen PT Freeport Indonesia melalui pesan singkat whatssapp kepada wartawan siang tadi, sangat berseberangan dengan kejadian sebenarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) berlangsung di Ruang Serbaguna DPRK Mimika.

“Apa yang disampaikan oleh VP PT Freeport yang tidak mengikuti kegiatan pada saat RDP berbeda jauh dengan kenyataannya. Kami mengategorikan ini sebagai bentuk penipuan publik,” tegasnya saat memberikan keterangan resmi, Senin.

Ia menjelaskan bahwa dalam RDP tersebut, pihak Pansus tidak pernah membenarkan atau menyetujui bahwa penyelesaian masalah mogok kerja karyawan telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Bahkan, rapat tersebut terpaksa di scorsing (ditunda).

Alasan penundaan RDP, lanjutnya, disebabkan oleh pihak utusan PT Freeport Indonesia yang hadir tidak memiliki kapasitas fungsional sebagai pengambil keputusan di dalam struktur manajemen perusahaan. Utusan yang hadir hanya dibekali nota tugas yang sifatnya sebatas pelaporan kepada atasan, bukan untuk mengesahkan keputusan.

“Tidak ada agenda pembahasan pembenaran maupun investigasi data dalam RDP tadi. Yang terjadi adalah utusan yang datang tidak sesuai harapan, bukan pengambil keputusan,” jelasnya.

Pihak Pansus mengimbau kepada manajemen PT Freeport Indonesia, khususnya para juru bicara perusahaan, agar menyampaikan informasi kepada publik dan media massa berdasarkan fakta yang aktual dan riil.

Selain itu, Pansus juga menyampaikan undangan terbuka kepada Katri Krisnati selaku VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia untuk hadir langsung ke Mimika pada RDP berikutnya bersama Pansus DPRK Mimika.

“Kami berharap pada RDP berikutnya saudara Katri dapat datang langsung ke Tanah Amungsa. Mari kita bicarakan sesuatu yang riil dan faktual berdasarkan hasil rapat dengar pendapat di DPRK Mimika,” pungkasnya.

Sebelumnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan persoalan mogok kerja (moker) bersama Pansus DPRK Mimika dipastikan bakal dihadiri langsung oleh jajaran manajemen PT Freeport Indonesia (PTFI) serta manajemen PT Kuala Pelabuhan Indonesia (PT KPI). Kepastian kehadiran para petinggi dari kedua perusahaan tersebut mengemuka menjelang pelaksanaan RDP yang dijadwalkan berlangsung di Timika.

Dari pihak PT Freeport Indonesia, pimpinan tertinggi perusahaan dipastikan hadir memberikan penjelasan secara langsung. Jajaran pimpinan PTFI yang dijadwalkan hadir antara lain. President Director PTFI, Tony Wenas, Director PTFI, Claus Wamafma, Executive Vice President (EVP) Government Relations, Riza Pratama, Chief Financial Officer (CFO), Clementino Lamury.

Sementara dari pihak manajemen PT KPI, jajaran pimpinan yang terkonfirmasi hadir yaitu. Direktur PT KPI, Djibril M.A. Bahar, Jajaran Site Manager yang berkaitan langsung dengan pokok persoalan. Namun pihak PTFI yang di konfrimasi akan hadir ternyata mangkir pada hari pelaksanaan RDP bersama Pansus Moker DPRK Mimika siang tadi (27/7). Sehingga ketua Pansus Moker menyatakan Skors dan akan memanggil kembali Pimpinan PTFI yang bisa mengambil keputusan. (ray)

You cannot copy content of this page