Tambelopapua.com- Selama memimpin 10 tahun sebagai Kepala Daerah Bupati Mimika tidak mempersiapkan anak Daerah terlebih anak Amungme dan Mimika Wee untuk menjadi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah ini.
” Sejak 2001 Papua sudah dikasih Otonomi Khusus (Otsus) tapi pelaksanaan Otsus tidak jalan baik dalam penempatan pegawai dan jabatan di lingkungan Pemkab Mimika. Dari provinsi hingga Kabupaten/kota gaungkan penempatan pegawai dan pejabat itu 80 orang asli dan 20 persen lahir besar Papua dan pendatang, lalu yang itu dimana,” kata Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus B Mom, SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/5/2022).
Elminus mengatakan dalam seleksi jabatan pimpinan OPD kemarin mestinya tidak ada OKIA dan kelompok anak Daerah yang ribut jika Bupati dan Sekda sebagai Ketua tim seleksi sudah mengkomunikasikan secara baik dengan Asesor dari KSN dimana ada sekian formasi anak daerah yang disiapkan pemerintah seiring dengan penerapan UU Otsus. Otsus kata dia tidak mengkhususkan anak Daerah diatas segala-gayanya tapi setidaknya harus menghargai aturan UU itu yang sudah diberi pemerintah pusat kepada Papua dan Papua Barat.
Jika yang terjadi seperti sekarang ini jelas dia, sebagai dewan dan tokoh menilai Bupati tidak mampu dan tidak menyiapkan kader anak Daerah Amungme, Mimika Wee dan lima suku lainnya jadi pemimpin di daerah ini.
Demikian pula jika terjadi seperti sekarang ini maka untuk apa Otsus diberlakukan di Timika dan lebih baik warga kembalikan aturan itu ke Pemerintah Pusat dan provinsi.
Jelas dia, di Timika ada Otsus tapi penerapan di pemerintah diambil alih oleh orang dari Suku lain. AdaOtsus tapi seleksi Jabatan dan penempatan Jabatan oleh orang lain. Elminus menyarankan mulai kedepan penerimaan honor prioritas anak daerah 80 persen, Papua lainnya, labeti, Papua, dan pendatang 20 pesen. Penerimaan ASN/P3K juga anak Daerah 80 persen dan sisanya Papua lain, labeti dan pendatang, termasuk penempatan pejabat juga demikian.
Jika yang terjadi seperti ini di kabupaten ini, dan tidak lama lagi provinsi akan hadir maka warga akan bertanya provinsi untuk siapa. Provinsi harus diletakkan fundasi yang benar dari awal dimana anak Daerah dan anak lahir besar disini yang jadi prioritas bekerja di daerah ini.
Soal aksi dan keributan yang dilakukan oleh saudara Yohanes Kemong dari OKIA itu sudah terlambat. Saran dia mestinya dari awal sebelum seleksi OKIA sudah mengusulkan nama-nama ke Ketua panitia juga ke Bupati. OKIA harus beritahu Bupati bahwa karena ini ada Otsus maka Bupati harus berkomunikasi rutin dengan asesor dari KSN supaya waktu pengumuman nama-nama tidak sampai keributan dan bermasalah. Selain itu Bupati harus melihat lagi hasil dan meninjau kembali dengan memasukan anak-anak daerah ini.
Kemudian Bupati diminta untuk mengevaluasi kinerja Sekda Mimika sebagai Ketua Tim seleksi yang tidak berpengalaman dalam tahapan seleksi yang seharusnya dia pertimbangkan secara baik yakni dengan tidak mengabaikan sisi Otsus. Sebagai dewan kecewa dan menganggap sekda gagal mengemban amanat ini yaitu dia mengabaikan sisi Otsus.
Penulis : Romanus
