TIMIKA,PAPUA_Pemerintah kabupaten mimika, melalui tim penyelesaian persoalan konflik konflik mafia tanah pomako, Kembali berkoordinasi membahas kesiapan administrasi tindak lanjuti pertemuan sebelumnya tanggal 3 dan 4 juni, guna pemasangan patok dan batas wilayah pomako.
Rapat ini di pimpin langsung asisten II bidang ekonomi dan pembangunan daerah willem naa, asisten III Hendritte Tandiono yang dilaksanankan di ruang rapat kantor pemerintahan kabupaten mimika.17/06/2022
Dengan menghadirkan tim penyelesaian konflik konflik pertanahan ( Pomako ) yakni dinas perumahan rakyat, badan pertanahan Nasional, Bappeda, Kejaksaan negeri timika, dan pihak syabandar pelabuhan pomako.
“Wellem Naa menegaskan, ” Benar hari ini persiapan di mantapkan dari setiap instansi terkait, sehingga kami rencanakan hari Rabu pekan depan kita bertemu kembali semua yang merupakan poin point’ yang di lengkapi telah rampung untuk kita bergerak cepat.
Ia menegaskan telah menugaskan bappenda,bagian hukum juga aset daerah agar bergerak cepat dalam melengkapi berkas dokumen administrasi agar pertemuan berikut kita sudah bisa bergerak ke tahap selanjut nya yakni pembuatan sertifikat.
Sehingga membuat proses pekerjaan pembangunan Pelabuhan ini tidak terhambat “ tegas Willem naa, makanya di bentuk lah tim kerja dari setiap dinas instansi terkait juga kejaksaan negeri timika untuk membantu pemerintah dalam proses ini.
Di ketahui hingga kini status, pembangunan Pelabuhan Pomako Mimika terhambat lantaran terkendala status lahan tersebut yang akan digunakan.
Dari 500 hekter yang di rencanakan namun tim masih mengushakan 78 hektar dulu selanjutnya nanti bertahap.
Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo menjelaskan lahan tersebut diketahui ada pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah membuat pemerintah tak bisa berbuat banyak untuk membangun Pelabuhan yang sudah lama menjadi rencana pemerintah.
Padahal, kata dia, lokasi Pelabuhan Pomako saat ini letaknya strategis dan bisa melayani beberapa kabupaten termasuk Mimika dan wilayah pegunungan tengah Papua untuk mengsuplai barang dan sembako menggunakan jasa jalur laut.
Lanjut ia setelah melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap berbagai pihak, menurut dia, Kejaksaan Negeri Mimika menyatakan adanya permainan mafia tanah di Pelabuhan Pomako hingga menghambat pembangunan.
Red_
