TIMIKAPAPUA|Rapat paripurna II laporan kerja(LKPJ) Bupati mimika tahun 2021, yang di lakukan di ruang paripurna dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten mimika.21/07/2022
Yang di hadiri oleh wakil Bupati mimika, ketua DPRD Mimika, wakil ketua I,wakil ketua II, dan anggota DPRD juga forkopimda dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Sidang yang berlangsung sekitar masing masing dewan dari setiap perwakilan partai politik menyampaikan pandangan terkait LKPJ Bupati mimika periode 2021.
Dalam suasana sidang tersebut ada lima perwakilan fraksi dari setiap ketua terpilih menyampaikan pandangan, yang mana persoalan honorer mimika farmasi K2 600 menjadi topik hangat usulan fraksi agar pemerintah dapat segera menyelesaikan kisruh terhadap tenaga honorer di lingkungan Pemkab mimika.
Yakni kelima partai tersebut yang mengusulkan agar persoalan honorer mimika untuk mendapatkan perhatian serius dari bupati mimika yakni partai Gerindra, partai Perindo,partai PKB,partai Hanura,partai PDI Perjuangan. beberapa partai ini dalam pandanganya dengan tegas meminta agar persoalan tenaga honorer dapat segera diselesaikan dengan menyiapkan Kouta khusus bagi mereka terlebih khusus putra putri asli Papua.
Pada saat yang sama para aliansi honorer mimika, dari pagi hari telah berkumpul di kantor DPRD guna menunjukan rasa solidaritas dan dukungan terhadap beberapa dewan yang turut menyuarakan persoalan mereka pada rapat LKPJ siang tadi.
Aliansi Honorer Mimika kembali mendatangi Kantor dewan perwakilan rakyat daerah mimika, di waktu yang sama Sidang Paripurna (LKPJ) Bupati Mimika sedang berlangsung di dalam ruang paripurna dewan.
Kedatangan honorer adalah sebagai bentuk dukungan serta mengawal janji anggota dewan yang akan memperjuangkan aspirasi serta tuntutan para honorer di sidang paripurna yang sementara di gelar.
Menurut keterangan edoward f soway kordinator aliansi honorer mimika tuturnya“Kami datang ke DPRD Mimika bukan untuk melakukan orasi atau sejenisnya. Tapi kedatangan kami sebagai adalah bentuk dukungan kepada anggota dewan yang berjanji akan memperjuangkan nasib kami di sidang paripurna ini,” ujar Koordinator Aliansi Honorer mimika.
lanjut” Edoward juga menyampaikan bahwa ada lima poin yang dituntut yakni, Penundaan Pengangkatan K2 Formasi 600 dan kembali dilakukan verifikasi ulang.
Kami melihat ada tindakan kecurangan atau tindakan pelanggaran hukum dan melanggar undang-undang terkait keterbukaan informasi publik terhadap kami.
Kami juga meminta DPRD Mimika membentuk Pansus untuk menindak lanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi dalam seleksi maupun Pengangkatan K2 Formasi 600.
Aliansi juga meminta agar pemerintah mau mengubah kuota 274 adalah kuota umum untuk diubah dikhususkan untuk honorer yang tidak terakomodir pada Formasi 600,” tegasnya.
Permintaan kami yang Keempat ” meminta pemerintah daerah menyurati pemerintah pusat untuk menambah kuota seperti yang telah disampaikan kepala BKPSDM Mimika sebanyak 1.000 orang.
Kemudian yang terakhir kami meminta agar DPRD Mimika menyiapkan tim khusus untuk mengawasi proses verifikasi karena kami menduga kecurangan ini terjadi ketika saat melakukan proses verifiksi data.
Tak berselang lama pada saat rapat sidang II paripurna LKPJ wakil bupati dan para dewan keluar untuk. menemui puluhan honorer yang telah ada sejak pagi tadi mendatangi kantor DPRD kabupaten mimika.
