Anggota DPR Papua Jhon NR Gobai.(Foto tambelopapua.com)
TIMIKA,TP.COM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR PAPUA)Wilayah Meepago John NR Gobay, Menilai PT.Freeport Indonesia Tidak Konsisten Terhadap Penanganan Limbah Tailing Sesuai Kesepakatan Di Jakarta Beberapa Bulan Lalu. (05/12/2023)
Saat di konfrimasi media tambelopapua.com, kaka jhon sapaan akrab mengatakan.PT Freeport Indonesi harusnya konsisten dengan keputusan tanggal 11 september 2023 ketika rapat dengan DPD RI,Komite II DPD RI dan semua pihak yang terdampak limbah tailing Freeport tersebut.
Dikatakan anggota DPR Papua itu.” Tailing sudah mendangkalkan sungai-sungai bahkan sudah menyentuh area penangkapan ikan di Laut Arafura”.
“Akibat pendangkalan itu, masyarakat yang akan pergi ke distrik Jita harus berlayar jauh ke selatan baru kemudian masuk ke sungai yang menuju ke distrik Jita atau Agimuga”.
Distrik Jita adalah sebuah distrik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Jarak antara distrik jita ke kota Timika kurang lebih adalah 100 Km.
Akibatnya,”waktu tempuh dan bahan bakar bertambah serta resiko kecelakaan di laut meningkat. Belum lagi, area penangkapan ikan dan pencarian siput semakin menyusut”.Tegas kaka Jhon
Menurutnya”Limbah tailing telah merusak akar budaya masyarakat adat yang lebih dikenal dengan sebutan (3) S : Sagu, Sampan, dan Sungai”.
Freeport harusnya konsisten melaksanakan kesepakatan yg pernah di sepakati di DPD RI, Komite II DPD RI, pada tanggal 11 September 2023, mengadakan rapat kerja dengan mengundang semua pihak terkait limbah tailing, dan telah membuat beberapa point kesepakatan.
Dimana kata Jhon, Proyek pada wilayah tailing dikerjakan oleh Putra daerah dan diprioritaskan oleh Pengurus (LEPEMAWI) dan Freeport membantu membuat badan hukum kontraktor.
Perlu dibangun skema kerja bersama kelola limbah tailing tersebut yang dilakukan dengan pemerintah provinsi Papua Tengah,PT Freeport Indonesia dan pemerintah kabupaten Mimika juga LEPEMAWI, bersama Masyarakat DASKAM.
Lanjut Jhon pelayaran kapal PERINTIS dapat juga dengan skema subsidi dari PT Freeport Indonesia yang menyediakan dana dan diserahkan ke kementerian perhubungan untuk layanan kapal perintis bagi masyarakat khusus wilayah pesisir kabupaten Mimika.
Yang berasal dari badan usaha milik anak asli Mimika terdampak limbah tailing milik Freeport. Jhon juga menambahkan soal pengelolaan limbah tailing perusahaan raksasa itu juga dapat menjadi sumber yang mengelola tailing menjadi semen mortar.”Limbah dikelola jadi semen dan semennya dibeli juga oleh freeport kan begitu,tegas Anggota DPR Papua Jhon NR Gobai.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat adat dari Mimika,Papua Tengah, yang berasal dari 23 (dua puluh tiga) kampung di tiga distrik Agimuga, Jita, dan Manasari menyampaikan aspirasi ke Komisi IV DPR RI, pada Selasa (1/2/2023).
Mereka menyampaikan terkait keluhan masyarakat atas permasalahan limbah tailing yang dibuang PT. Freeport Indonesia di aliran sungai.
Limbah ini kemudian menyebabkan beberapa pulau hilang, pepohonan mati, ikan-ikan mati, kesulitan masyarakat dalam memperoleh air bersih hingga penyakit yang dialami masyarakat setempat.
Pewarta/Editor:Ongki_R
