news  

Tertingi Di Papua Tengah Secara Nasional MCP Mimika Jauh Dari Angka Nasional.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Dit. Korsup) KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda

TIMIKA,(tambelopapua) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melalui Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Dit. Korsup) KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda saat di jumpai awak media usai rapat bersama DPRD Kabupaten Mimika mengatakan.28/02/2024

Bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan tersebut adalah untuk menyampaikan kepada DPRD Kabupaten Mimika terkait dengan skor penilain Monitoring Center for Pervention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Mimika di tahun 2023.

Tidak hanya bertemu DPRD Kabupaten Mimika KPK juga bertemu dengan pihak pemerintah kabupaten Mimika di salah satu hotel.29/02/2024

Dikatakan Nurul melihat MCP nasional tahun 2023, 10 besar itu ada Bali dan Blitar. Kalau di Papua Tengah memang paling tinggi Mimika dengan skor 57,77 atau 58, ini masih jauh (dari angka nasional),” terangnya.

Lanjut Nurul, capaian MCP terendah di Papua Tengah disandang oleh dua kabupaten, yaitu Deiyai dan Dogiyai dengan skor masing-masingnya 30,87 dan 35,69, sedangkan Mimika 57,77 setara 58 dan masih sangat jauh atau terendah secara nasional.

Lanjut Nurul,seharusya nilai MCP Mimika lebih baik dibandingkan dengan daerah di pulau sumatera atau sulawesi yang potensinya kecil.

Disebutkan bahwa nilai MCP terendah per area di Kabupaten Mimika ada pada bagian pengelolaan barang milik negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Walaupun (nilai MCP di area lain tinggi) tetap saja nilai MCP Mimika rendah, jika dibandingan nilai secara nasional per area,”teranghya

Pihaknya mengatakan kepada DPRD Kabupaten Mimika agar dapat mengawasi juga karena menurutnya DPRD juga punya fungsi Pengawasan.

“kami rapat dengan DPRD untuk menyampaikan skor MCP,IPAK dan SPI Pemerimtah daerah Mimika. Kami kasih tahu MCP itu apa,SPI itu apa, IPAK itu apa sehingga DPRD bisa mengawasi karena DPRD punya fungsi pengawasan”kata Nurul.(rayar)

Whats-App-Image-2024-11-21-at-19-37-43-1

You cannot copy content of this page