Foto Bersama Usai Rapat Paripurna III Masa Sidang III Dprd Kabupaten Mimika Mendengar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Fraksi Pembahasan R-APBD Mimika Tahun 2025.(Foto:rayar)
TIMIKA|Rapat Paripirna III Masa Sidang III DPRD Kabupaten Mimika Dalam Rangka Mendengarkan Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi Atas Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Mimika Tahun 2025.
Rapat paripurna dilakukan di ruang rapat paripurna dprd Mimika,Papua Tengah.Yang di hadiri oleh PJ Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito,PJ Sekda Mimika Petrus Yumte,Forkopimda,sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.(14/11/2024)
Sidang Paripurna tersebut di dibuka Oleh Wakil ketua I dprd Aleks Tsenawatme didampingi ketua dprd Mimika Anton Bukaleng juga di hadiri oleh 16 anggota dewan dan sedangkan 14 anggota dewan tidak hadiri dalam paripurna tersebut.
Pada sidang itu PJ bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi fraksi partai pada rapat paripurna II masa sidang III pagi tadi. (14/11/2024)
Dalam penyampaiannya pj bupati mimika menjawab pandangan fraksi Fraksi yakni:
Terhadap pandangan umum fraksi golkar pemerintah kabupaten mimika menyampaikan terima kasih atas
dukungan, masukan, saran dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi partai golkar terhadap rancangan apbd kabupaten mimika tahun anggaran 2025. beberapa hal yang disampaikan oleh fraksi partai golkar diantaranya:
1. terkait dengan perda nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi papua nomor 7 tahun 2018.
tentang perseroan terbatas papua divestasi mandiri dapat dijelaskan bahwa: a. pada tanggal 22 maret 2018 ditetapkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang perseroan terbatas papua divestasi mandiri. dimana komposisi sahamnya sesuai pasal 15 perda no. 7 tahun 2018, tidak sesuai dengan isi perjanjian yg ditandatangani pada tanggal 12 januari 2018.
b. kemudian pemerintah kabupaten mimika
keberatan akhirnya dua tahun kemudian peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 diubah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 8 juli 2020, dimana pasal 15 peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 telah mengubah komposisi saham menjadi 30% provinsi papua dan 70% kabupaten mimika, komposisi saham ini telah sesuai dengan perjanjian yg ditandatangani pada tanggal 12 januari 2018.
c. pada tanggal 10 maret 2023 telah dibuat akte notaris nomor 82 yaitu pendirian perseroan pt. papua divestasi mandiri dihadapan notaris elsye sisilia aipassav di jayapura.
d. sampai saat ini belum ada deviden yg diterima oleh provinsi papua dan kabupaten mimika dari divestasi saham pt. freeport indonesia.
e.Upaya yg sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi papua, pemerintah kabupaten mimika dan pengurus pt papua divestasi mandiri adalah meminta kepada menteri investasi /kepala bkpm (bapak bahlil lahadalia), untuk dapat menindak lanjuti percepatan penerimaan deviden dari divestasi saham dan tanggal 19 juni 2023, dilaksanakan rapat di ruang rapat menteri investasi/ka.bkpm dan rapat dipimpin oleh bapak menteri. dimana pada saat rapat tim divestasi dari kabupaten mimika meminta
agar direktur mind id dapat menjelaskan legal standing peralihan dari.pt inalum ke mind id. saat itu jawaban dari mind id meminta waktu 2 minggu utk memberikan jawaban tetapi setelah lewat 2 minggu tidak ada jawaban dari mind id.
f. Pada tanggal 28 agustus 2023, pemerintah provinsi papua dan pemerintah kabupaten mimika dan pengurus pt papua divestasi mandiri, melakukan rapat dengan mind id, pada rapat tersebut mind id meminta pertukaran dokumen,tapi tidak menjadwalkan kapan pembahasan pembentukan pt khusus oleh pt inalum (mind id) dengan pt papua divestasi mandiri dan perjanjian lainnya.
g.Hingga saat ini tanggal 17 januari 2024 belum ada juga pembicaraan lanjutan tentang divestasi saham dengan pt inalum/mind id.
h.Pada pertemuan terakhir tanggal 01 november 2024 telah dilakukan pertemuan yang di fasilitasi oleh deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kementerian investasi dan hilirisasi/kepala bkpm. pada prinsipnya semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemerintah provinsi dan kabupaten mimika termasuk perhitungan nilai divestasi yang telah dilakukan oleh bpkp-ri akan tetapi belum ada kepastian dari pemerintah pusat. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi partai demokrat.
2.Terkait dengan peningkatan pengelolaan sumber pendapatan pemerintah kabupaten mimika terus berupaya dan berinovasi mengoptimalkan sumber sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi di antaranya sektor perikanan, pertanian, perhubungan, peternakan,
pariwisata, perijinan dan membuka sentra pertumbuhan ekonomi baru serta digitalisasi layanan. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi pdi perjuangan, fraksi gerindra, fraksi gabungan perindo dan psi.
3.Terkait dengan kebijakan anggaran, pemerintah daerah kabupaten mimika terus berupaya meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat yang diawali dari usulan masyarakat melalui musrenbang dan reses anggota dprd sehingga menghasilkan program prioritas yang menyentuh langsung kepada masyarakat. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi pdi perjuangan.
ii.Terhadap pandangan umum fraksi nasdem
pemerintah kabupaten mimika menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi partai nasdem terhadap rancangan apbd kabupaten mimika tahun anggaran 2025. terhadap beberapa pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi partai nasdem antara lain :
1.Mengenai belanja operasi yang cukup tinggi dapat dijelaskan bahwa belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (asn, pppk, belanja yang diserahkan honorer dan dprd), masyarakat, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, hibah, bantuan sosial dan belanja rutinitas perangkat daerah.
2.Berkaitan dengan belanja tidak terduga sebesar 20 milyar dapat dijelaskan bahwa anggaran tersebut disediakan untuk mengatasi pengeluaran yang sifatnya darurat dan tidak dapat di prediksi seperti m penanggulangan bencana alam, penanggulangan bencana sosial, dan wabah penyakit. hal ini telah diatur dalam peraturan bupati nomor 2 tahun 2023 tentang tata cara penganggaran pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.
3.Terkaitnya dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 5 milyar dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan rapat umum pemegang (rup) saham pada bank papua dan berdasarkan perda nomor 7
tahun 2023 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah pt. bank pembangunan daerah papua, hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dianggarkan. pada apbd setiap tahun anggaran sebesar 5 milyar sampai
tahun anggaran 2027.jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi pdi perjuangan.
4.Berkaitan dengan pembangunan balai latihan kerja (blk) dapat dijelaskan bahwa tahun 2025 telah diprogramkan pengadaan tanah blk kabupaten mimika.
5.Berkaitan dengan pembangunan lapangan terbang di distrik hoya dapat dijelaskan bahwa telah dilakukan pembangunan dan akan diselesaikan pada tahun 2025.
6.Berkaitan dengan pengalokasian pagu anggaran di opd rumpun ekonomi dapat dijelaskan bahwan pengalokasian dana apbd mengacu kepada aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan diantaranya mandatory spending, pengentasan kemisikinan, pengendalian inflasi, spm, penanggulangan stunting serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. untuk pagu rumpun ekonomi telah mempedomani permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan apbd tahun anggaran 2025. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi gerindra.
7.Berkaitan dengan pembangunan fisik sekolah yang terkesan hanya terpusat di kota dapat dijelaskan bahwa tahun anggaran 2024 pembangunan sekolah di daerah pesisir dan pegunungan dilaksanakan dengan lokasi di distrik mimika barat jauh (paud, sd dan smp), distrik mimika barat tengah (sd,smp negeri uta dan smp negeri mapar), distrik amar (paud dan smp), distrik mimika barat (sd, smp dan sma), distrik mimika tengah (sd negeri atuka), distrik jita (paud dan sd negeri jita),distrik hoya (sd), distrik jila (sd), distrik tembagapura (sd arwanop, sd tsinga -beanekogom dan smp tsinga).pada tahun 2025 pembangunan sekolah di pesisir dan pegunungan masih menjadi program prioritas.
8.Berkaitan dengan pelayanan penerbangan pegunungan dapat dijelaskan bahwa sampai ke daerah saat ini pemerintah terus berupaya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak terkait guna memastikan agar. pelayanan penerbangan ke wilayah pegunungan dapat dilakukan. pada tahun 2024 pemerintah telah pusat mengalokasikan subsidi penerbangan dan telah melayani penerbangan di wilayah pesisir (potowaiburu, agimuga dan kokonao). sementara untuk wilayah pegunungan telah dialokasikan tetapi tidak ada operator penerbangan yang melakukan penawaran untuk melayani daerah pegunungan disebabkan oleh kondisi keamanan. pada tahun 2025 telah dianggarkan untuk subsidi melalui apbd kabupaten mimika.
9.Tentang pembangunan sistem penyediaan air minum (spam) dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa engineering estimate (review design tahun 2022) rp. 511.000.000.000, untuk 50.000 sambungan rumah. selama kurun waktu 10 tahun (2012 – 2022).total anggaran sebesar rp. 110.000.000.000, tahun anggaran 2023 rp. 60.000.000.000 dan tahun anggaran 2024 rp. 63.000.000.000, jadi total anggaran dari tahun 2012 sampai 2024 sebesar rp. 233.000.000.000. dari gambaran tersebut kebutuhan anggaran belum terpenuhi sesuai rencana untuk 50.000 sambungan rumah, maka kegiatan pemasangan pipa tetap akan dilakukan sampai tercapai target tersebut. sampai akhir tahun 2024 akan tersambung 11.000 sambungan rumah dan dilanjutkan sesuai kemampuan keuangan daerah. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi demokrat.
iii.Terhadap pandangan umum fraksi pdi perjuangan pemerintah kabupaten mimika menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi partai pdi perjuangan terhadap rancangan apbd kabupaten mimika tahun anggaran 2025.
iv.Terhadap pandangan umum fraksi gerindra
pemerintah kabupaten mimika menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi gerindra terhadap rancangan apbd kabupaten mimika tahun anggaran 2025.
Beberapa hal yang disampaikan oleh fraksi partai gerindra kami jelaskan sebagai berikut:
meliputi:
1. berkaitan dengan pengelolaan aset daerah telah diatur dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2023 tentang yang pengelolaan barang perencanaan, penggunaan,penertiban dan penatausahaan barang milik daerah.milik daerah jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi
gabungan perindo dan psi.
2. berkaitan dengan penempatan asn dapat dijelaskan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang dalam proses penataan asn sesuai dengan kompetensi dan kapasitas berdasarkan merit system sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa.
v. terhadap pandangan umum fraksi partai kebangkitan bangsa pemerintah kabupaten mimika menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi partai kebangkitan bangsa terhadap rancangan apbd kabupaten mimika tahun anggaran 2025. berkaitan dengan ketimpangan pembangunan antara kota dan pedalaman dapat dijelaskan bahwa pemerintah kabupaten mimika terus berkomitmen melakukan pemerataan
pembangunan bukan saja di kota melainkan ke pesisir dan pegunungan melalui penyediaan infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,dasar, pemberdayaan masyarakat dan umkm, bantuan pemodalan dan pelatihan kewirausahaan melalui dinas teknis terkait. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi gabungan perindo dan psi.
vi. terhadap pandangan umum fraksi demokrat pemerintah kabupaten mimika menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi partai demokrat terhadap rancangan apbd kabupaten mimika tahun anggaran 2025.beberapa hal yang disampaikan oleh fraksi partai demokrat dapat kami jelaskan sebagai berikut:
1. berkaitan dengan defisit yang terjadi di tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa ada beberapa asumsi penerimaan yang tidak tercapai sesuai dengan target yang direncanakan.
2. terkait dengan pergeseran apbd 2024 melalui perkada yang di fasilitasi oleh kemendagri melalui dirjen bina keuangan daerah karena penetapan dan persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan dprd telah melewati batas akhir per tanggal 30 september 2024 dan gubernur papua tengah tidak dapat mengevaluasi. hal ini berdasarkan amanat undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 317 ayat 2.
3. terkait dengan keputusan mk nomor 12p/hum/2024 tentang permohonan keberatan atas uji materiil terhadap perpress nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional maka telah dikeluarkan surat edaran dirjen keuangan, kementerian keuangan dan dirjen bina keuangan daerah surat mengeluarkan edaran 900.1.15.1/16208/keuangan daerah tentang tindak nomor lanjut keputusan mahkamah agung mengamatkan bahwa untuk perjalan dinas dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) yang sebelumnya adalah lumsum untuk transportasi penginapan dikembalikan menjadi ad-cost.
4. terkait dengan kesejahteraan pimpinan dan anggota dprd mengacu pada pp nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas pp nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dprd.
5. terkait dengan penerimaan asn yang memprioritaskan oap dengan tidak menggunakan sistem online tetapi offline akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dikoordinasikan ke pemerintah pusat.
6. berkaitan dengan sertifikat tanah akibat pelebaran jalan sedang di proses oleh bpn kabupaten mimika.
7. terkait dengan pembangunan rumah di pesisir dan pegunungan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.
8. terkait pemberian insentif kepada denominasi keagamaan sudah dilaksanakan melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung.
vii. terhadap pandangan umum fraksi perindo
pemerintah kabupaten mimika menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, saran dan kerjasama yang baik yang telah diberikan oleh fraksi partai perindo terhadap rancangan apbd kabupaten mimika tahun anggaran 2025.
1. terkait dengan perencanaan pembangunan daerah pemerintah daerah kabupaten mimika berpedoman pada undang undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan berbagai regulasi teknis.
2. berkaitan tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah kabupaten mimika berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip good governance mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monev, pengawasan internal melalui apip dan bpkp dan eksternal melalui bpk-ri dan mcp-kpk. jawaban ini sekaligus menanggapi pandangan umum fraksi
demokrat.(rayar)
