exhibition & job fair 2023 yang di gelar pemerintah provinsi Papua tengah.
MIMIKA,TP.COM| Hari pertama exhibition & job fair 2023 yang di gelar tanggal 07 hingga 09 november 2023 oleh pemerintah provinsi Papua tengah.(7/11/2023)
Menjadi fakta terang bagi pencari kerja (PENCAKER) di Papua tengah,khususnya kabupaten Mimika.
Hari ini jelas terlihat dimana kegiatan job fair ini memberikan bukti besar bahwa Timika menjadi kabupaten pada urutan pertama angka pengangguran dengan Angka Fantastik 6.338 orang pencaker.
Ada sekitar 113 perusahan sub kontraktor,kontraktor, dan privatisasi hingga PT Freeport Indonesia, yang ikut dalam kegiatan job fair tersebut dan para perusahaan ini diketahui beroperasi di kabupaten Mimika,Papua Tengah.
Jumlah yang sangat fantastik banyaknya perusahaan ini,namun belum dikatakan mampu membuka lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran yang terus bertambah tiap tahun di kabupaten Mimika.
Dari pantauan media ini, diketahui banyak pekerja yang didatangkan dari luar Papua dengan tidak memiliki KTP Timika,juga menjadi salah satu faktor kendala dimana kesempatan bagi para pencaker lokal di Timika hilang kesempatan. Untuk mendapatkan kesempatan bekerja pada perusahaan yang ada di Timika.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Pertambangan dan Energi, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FPE-KSBSI) Mimika periode 2023-2027 Marjan Tusang. Saat ditemui wartawan media ini pada salah satu cafe di jalan yos sudarso,Timika.
Dikatakan Ketua DPC FPE- KSBSI PT Freeport Indonesia “Dari kami serikat pekerja, intinya mendukung apa yang dilakukan pemerintah. namun kami berharap agar kegiatan ini jangan hanya putus sampai disini saja”.
“Tetapi tujuan dari kegiatan job fair ini harus jelas output nya kemana gitu”. Proses penerimaan juga harus jelas agar saudara kita pencaker bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja bersama perusahaan perusahan yang ada juga perusahaan mitra Freeport yang ada”.
Dikatakan Marjan Tusang, serikat juga berharap kepada pemerintah daerah dan kontraktor agar melihat secara baik dan mengutamakan para kandidat pencaker yang ada di kabupaten Mimika.
Serikat menyayangkan masih ada beberapa pihak sub kontraktor dan kontrator yang juga menjadi mitra kerja freeport masih mengunakan cara cara lama dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar timika.
Dikatakan Marjan Tusang “banyak pekerja mereka datangkan dari luar Timika,turun dari pesawat langsung naik tembagapura.
“Ini kan sangat di sayangkan, dan merugikan pencaker lokal khusunya saudara kita orang asli papua yang juga sedang mencari pekerjaan”.tegas Marjan
Bahkan beberapa kotraktor yang ada tidak memiliki kantor tetap di Timika,”sangat disayangkan beberapa kontraktor yang tidak memiliki kantor, sehingga mereka(kontraktor) mendatangkan pekerja dari luar”.
Data serikat pekerja DPC FPE-KSBSI tahun 2023, ada sekitar 7000an pekerja dari luar Timika tidak mempunya KTP Papua khususnya Timika.”ini sangat di sayangkan karena pekerja dari luar mereka jelas menutup kesempatan bagi pekerja lokal di Timika”.
“Kami serikat belum punya data yang detail,tapi sudah jelas sekali ada sekitar 7000an pekerja luar Timika tidak ber KTP Papua”.
“Para kontraktor ini tidak melihat secara baik para pencaker lokal di Timika, sehingga mereka mendatangkan pekerja dari luar Timika”.
“Kalau berbicara soal keahlian khusus atau skill, kami rasa pencaker di timika juga mampu dan punya skill. Jadi untuk apa harus datangkan pekerja dari luar”.tegas ketua DPC FPE- KSBSI PT Freeport Indonesia Marjan Tusang.
“Sesuai skill atau kemampuan dalam suatu pekerjaan banyak pencaker lokal juga punya kemampuan khusus, bahkan anak anak Papua juga bisa”.
“Kecuali kalau memang skill khusus yang tidak ada di timika ya,tidak apa bisa menerima tenaga dari luar”.
Sehingga kami dari serikat meminta juga kepada pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja dan trasmigrasi. untuk mengawasi para kontraktor yang suplai tenaga ke freeport agar “stop” mendatangkan pekerja dari luar Papua.
“Pemerintah harus tegas,kita upayakan dulu pencaker lokal di Timika lebih khusus pekerja Asli Amugme dan kamoro”tegas marjan
Lanjut marjan, Pemerintah dalam hal ini dinas terkait juga perlu mengawasi para kontraktor yang sampai saat ini tidak mengikuti standar gaji atau upah minimum (UMK). Dalam memberikan upah bagi para pekerja di Timika.”Hingga pekerja buruh juga bisa sejahtera”.tegasnya
Diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencacat saat ini terdapat 14 ribu lebih warga Provinsi Papua Tengah yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran).
Ribuan pengangguran tersebut tersebar di delapan(8) kabupaten, dengan urutan pertama Kabupaten Mimika yang mencapai 6 ribu lebih. Menyusul Kabupaten Nabire 2.752, Kabupaten Dogiai 2.556, Paniai 1.760, Puncak 155 orang dan Puncak Jaya 89 orang.
Hal ini disampaikan Pj. Gubernur Papua Ribka Haluk dalam sambutan yang dibacakan Ausilius You, Asisten I Setda Provinsi Papua Tengah dalam Ngobrol Pintar Bareng Pemerintah dan Pengusaha (Ngopi Barapen) yang berlangsung di salah satu hotel di Timika, Rabu 20 September 2023.
Pewarta:Nyong/Editor:Cristian
